Seruan untuk Dunia: Hentikan Perampasan Wilayah Adat di Papua!

MERAUKE, ARAHKITA.COM — Tanah Papua bukanlah tanah kosong. Di balik rimbunnya hutan dan luasnya wilayah, hidup ribuan masyarakat adat yang selama berabad-abad menjaga alam dan budaya mereka. Namun kini, wilayah adat mereka kian terancam oleh proyek-proyek pembangunan berskala nasional yang mengabaikan hak-hak dasar mereka.

Kondisi inilah yang mendorong kunjungan Albert K. Barume, Pelapor Khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk Hak-Hak Masyarakat Adat, ke Papua pada 4–5 Juli 2025. Kunjungannya berlangsung di Gedung Pusat Pembinaan dan Pengembangan Wanita (P4W), Padang Bulan, Jayapura, di mana ia bertemu langsung dengan para korban pelanggaran hak-hak masyarakat adat.

Masyarakat Adat Papua: Dari Malind Anim Hingga Awyu, Semua Menjerit

Dalam pertemuan tersebut, hadir perwakilan masyarakat adat dari berbagai wilayah Papua, seperti:

Suku Malind Anim di Merauke,

Suku Awyu di Boven Digoel, Papua Selatan,

Suku Mairasi di Teluk Wondama, Papua Barat,

Suku Biak dari Biak Numfor,

Serta korban kekerasan dari Nduga dan Intan Jaya di wilayah pegunungan dan Papua Tengah.

Para perwakilan ini menyampaikan berbagai kesaksian mengenai kerusakan hutan, hilangnya mata pencaharian tradisional, serta kekerasan yang dialami selama dua dekade terakhir. Semua ini terjadi di bawah bayang-bayang Proyek Strategis Nasional (PSN), yang kerap melibatkan pendekatan militer dan korporasi besar.

Proyek Strategis Nasional: Pembangunan yang Menggerus Kehidupan Adat

Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), Greenpeace Indonesia, Yayasan Pusaka Bentala Rakyat, dan LBH Papua Merauke menyampaikan keprihatinan atas dampak PSN di Papua. Proyek seperti food estate telah merusak hutan adat, menghancurkan struktur sosial masyarakat, dan bahkan memicu konflik internal.

“PSN datang bukan untuk menyejahterakan, tapi memisahkan kami dari tanah yang selama ini menjadi sumber hidup,” ungkap Shinta, perwakilan Suku Malind yang menjadi korban perampasan tanah adat.

Pemerintah Dinilai Abaikan Prinsip Hak Asasi Masyarakat Adat

Salah satu kritik utama dari masyarakat adat adalah pengabaian terhadap prinsip Free, Prior, and Informed Consent (FPIC), yang diatur dalam Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat (UNDRIP). Prinsip ini menegaskan bahwa masyarakat adat harus diberi informasi dan persetujuan penuh sebelum proyek dijalankan di wilayah mereka.

Sayangnya, dalam praktiknya, masyarakat adat di Papua kerap tidak dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan, bahkan mengalami intimidasi dan pembungkaman saat bersuara.

PBB Diminta Bertindak Tegas terhadap Pelanggaran di Papua

Dalam pernyataannya, Albert Barume mengaku telah mendengar langsung berbagai bentuk pelanggaran yang dialami masyarakat adat di Papua. Ia menegaskan bahwa menurut hukum internasional, hak masyarakat adat memiliki kedudukan yang setara dengan hak suatu bangsa.

Senada dengan itu, Sekjen AMAN, Rukka Sombolinggi, menyerukan kepada masyarakat Indonesia dan dunia internasional untuk melihat realitas yang terjadi. “Rakyat Indonesia berhak sejahtera, tapi bukan dengan mengorbankan darah dan air mata masyarakat adat Papua,” tegasnya.

Harapan Baru: Sorotan Dunia untuk Papua

Kehadiran utusan khusus PBB ini memberi harapan bagi masyarakat adat Papua agar suara mereka terdengar di forum internasional. Mereka berharap dunia tidak tinggal diam melihat perampasan tanah dan hak sipil yang terus berlangsung di bawah kedok pembangunan.

Melalui pernyataan sikap ini, masyarakat adat dan organisasi masyarakat sipil mendesak:

Hentikan perampasan wilayah adat di Papua,

Hentikan pelanggaran hak asasi manusia,

Dan hentikan Proyek Strategis Nasional yang tidak berpihak pada masyarakat adat.