Serikat Pekerja Rokok Kritik Raperda KTR DKI: Khawatir Timbulkan Gelombang PHK

JAKARTA, ARAHKITA.COM — Rencana Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengesahkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) menuai kekhawatiran dari kalangan buruh industri. Serikat Pekerja Rokok, Tembakau, Makanan dan Minuman (RTMM) SPSI DKI Jakarta menilai kebijakan tersebut berpotensi memperparah angka pengangguran.

Ketua Umum RTMM SPSI DKI Jakarta, Kusworo, menyebut bahwa kondisi industri saat ini tengah melemah dan belum pulih sepenuhnya. Ia menekankan, jika Raperda KTR disahkan tanpa kajian dampak ketenagakerjaan, maka risiko pemutusan hubungan kerja (PHK) bisa melonjak.

“Regulasi seharusnya berpihak pada kestabilan ekonomi rakyat. Jangan sampai aturan seperti pelarangan iklan, penjualan, dan pajangan produk tembakau justru memperparah kondisi industri yang sudah sulit,” ujar Kusworo, Senin (23/6/2025).

Ia juga merujuk data Badan Pusat Statistik (BPS) DKI Jakarta yang mencatat masih ada sekitar 338 ribu warga Jakarta yang menganggur per Februari 2025, dengan tambahan 10.800 orang dibandingkan tahun sebelumnya menurut Survei Angkatan Kerja Nasional.

Kekhawatiran terhadap Efek domino

Wakil Ketua RTMM SPSI DKI Jakarta, Ujang Romli, menambahkan bahwa pemerintah daerah seharusnya fokus pada penciptaan lapangan kerja dan pelatihan tenaga kerja mandiri, bukan justru memunculkan regulasi yang bisa berdampak negatif terhadap sektor ketenagakerjaan.

“Kami tidak menolak kawasan tanpa rokok, tapi perlu ada pertimbangan dampak ekonomi. Jika aturan ini memicu PHK massal, maka daya beli masyarakat juga ikut tertekan,” jelas Ujang.

Lebih lanjut, ia berharap Raperda KTR tidak menjadi beban tambahan bagi pekerja, terutama mereka yang berada di lapisan menengah ke bawah yang kini tengah berjibaku menghadapi tekanan ekonomi.