Presiden Prabowo Tambah 100 Lokasi Baru untuk Sekolah Rakyat, Total Jadi 200 Titik

JAKARTA, ARAHKITA.COM - Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan penambahan 100 lokasi baru untuk Sekolah Rakyat (SR), yang akan mulai dibuka pada Agustus hingga September 2025. Dengan penambahan ini, total lokasi Sekolah Rakyat yang dirintis menjadi 200 titik di seluruh Indonesia.

Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial, Robben, mengonfirmasi bahwa instruksi tersebut langsung diberikan oleh Presiden Prabowo dari Rusia. Penambahan ini akan memanfaatkan fasilitas Balai Latihan Kerja (BLK) yang tersebar di berbagai daerah, baik milik Kementerian Ketenagakerjaan maupun milik pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota.

“Program Sekolah Rakyat ini adalah gagasan langsung dari Presiden, bukan program Kementerian Sosial. Tapi tentu memerlukan dukungan dari seluruh pihak,” ujar Robben di Jakarta, Sabtu (21/6).

• Baca juga:

  Indonesia Tegas: Pemerintah Tolak Visa Atlet Senam Israel untuk Kejuaraan Dunia di Jakarta

Program Sekolah Rakyat menjadi salah satu prioritas nasional di bidang pendidikan dan pembangunan sumber daya manusia. Pemerintah telah membentuk Tim Penyelenggara Sekolah Rakyat yang melibatkan lintas kementerian dan pemerintah daerah. Untuk tahap awal, 100 lokasi sudah ditetapkan dan mulai melaksanakan pembelajaran pada Juli 2025.

Lokasi tambahan yang ditetapkan selanjutnya akan mengoptimalkan lahan dengan luas minimal 6,3 hingga 10 hektare. Sebanyak 100 lahan telah diusulkan dan dijadwalkan mulai dibangun pada bulan Agustus mendatang.

• Baca juga:

  Presiden Prabowo Tambah 100 Lokasi Baru untuk Sekolah Rakyat, Total Jadi 200 Titik

“Konsep Sekolah Rakyat ini akan mengikuti pola seperti di SMA Taruna Nusantara, namun cakupannya akan mencakup SD, SMP, dan SMA. Seluruh fasilitasnya akan dibiayai penuh melalui APBN,” jelas Robben.

Selama masa rintisan, pemerintah menggunakan skema pinjam pakai gedung selama satu tahun. Gedung tersebut direnovasi dan akan dikembalikan dalam kondisi layak guna kepada Pemda.

“Tahun depan insya Allah yang di tempat rintisan ini pindah ke tempat yang dibangun oleh Bapak Presiden,” ujarnya.

Sekolah Rakyat, katanya, dirancang dengan sistem boarding school atau sekolah berasrama. Siswa akan menjalani pendidikan formal nasional dan penguatan karakter serta literasi digital. Sekolah Rakyat juga diberikan pelatihan untuk menyiapkan generasi emas.

“Anak-anak ini juga diberikan pendidikan keterampilan supaya nanti 20 tahun lagi saat mencapai tahun 2045, target Indonesia emas tercapai,” ujar Robben dikutip Antara.

Tak hanya pendidikan, program ini juga menyasar pemberdayaan ekonomi keluarga siswa. Orang tuanya juga diberdayakan dengan program pemberdayaan. Selain itu, rumah tidak layak huni milik orang tua siswa akan diperbaiki.

Dukungan dari pemerintah daerah menjadi krusial. Sejauh ini, sudah ada 357 provinsi, kabupaten, kota yang ikut bergabung dalam program Sekolah Rakyat, namun beberapa pemda belum ikut serta.

Dia menyebutkan bahwa Presiden menggagas program ini berdasarkan fakta tingginya angka anak tidak sekolah di berbagai daerah. Data Badan Pusat Statistik menunjukkan terdapat 227 ribu anak usia SD belum dan tidak sekolah.

Kemudian, untuk tingkat SMP, jumlahnya meningkat menjadi sekitar 499 ribu anak. Sekitar 3,4 juta anak usia SMA terdata tidak bisa atau belum pernah sekolah.

Robben menekankan bahwa kendala utama bukan terletak pada biaya sekolah, melainkan biaya pendukung lainnya, misalnya seragam.

Berdasarkan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional, sebanyak 76 persen keluarga mengakui anaknya putus sekolah, karena alasan ekonomi. Presiden juga mencermati bahwa tren ini terus meningkat setiap tahun di semua jenjang pendidikan.

Merespons kondisi tersebut, Presiden menerbitkan Perpres Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pengentasan Kemiskinan dan memerintahkan seluruh kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah untuk berkolaborasi.