Pendapatan Daerah DKI Jakarta 2024 Tembus Rp72,95 Triliun, Rano Karno Ungkap Capaian di Atas 97 Persen

JAKARTA, ARAHKITA.COM – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mencatat pendapatan daerah sepanjang tahun anggaran 2024 mencapai Rp72,95 triliun. Angka ini setara dengan 97,34 persen dari target yang ditetapkan sebesar Rp74,94 triliun. Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno, memaparkan data ini dalam Rapat Paripurna mengenai Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD DKI Jakarta 2024, Selasa (tanggal).

Menurut Rano, kontribusi terbesar berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berhasil terealisasi sebesar Rp50,74 triliun atau melampaui target awal sebesar Rp50,46 triliun (100,55 persen).

“PAD ini terdiri dari beberapa komponen penting,” ujar Rano. “Yang terbesar berasal dari pajak daerah sebesar Rp44,44 triliun, atau 98,82 persen dari target Rp44,98 triliun.”

• Baca juga:

  Kolong Flyover Rawa Buaya dan Grogol Akan Disulap Jadi Ruang Publik

Selain itu, retribusi daerah menyumbang Rp713,71 miliar atau 110,18 persen dari target Rp647,74 miliar. Kemudian, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan mencapai Rp653,70 miliar atau 103,04 persen dari target. Pendapatan lainnya juga memberikan kontribusi signifikan, mencapai Rp4,92 triliun atau 117,17 persen dari target Rp4,20 triliun.

Pendapatan Transfer dan Belanja Daerah 2024

• Baca juga:

  Alasan Wagub DKI Anggaran Sirkuit Formula E Bisa Membengkak hingga 60 M

Pendapatan transfer tercatat sebesar Rp21,62 triliun, sekitar 90,93 persen dari target Rp23,77 triliun. Sementara, pendapatan sah lainnya mencapai Rp589,16 miliar atau 83,73 persen dari target.

Di sisi belanja, Rano Karno menjelaskan bahwa realisasi belanja daerah mencapai Rp70,01 triliun dari anggaran Rp76,02 triliun (92,09 persen). Belanja operasi menyerap Rp58,62 triliun atau 95,66 persen, sedangkan belanja modal mencapai Rp11 triliun atau 84,72 persen.

• Baca juga:

  Wagub Ariza Sebut Regulasi COVID-19 DKI Jadi Rujukan Provinsi Lain

“Untuk belanja tidak terduga belum direalisasikan dari anggaran Rp1,36 triliun,” tambahnya. Sementara belanja bantuan keuangan kepada daerah lain terealisasi Rp383,99 miliar atau 99,73 persen.

Program Prioritas: Banjir, Stunting, hingga Kemacetan

Anggaran belanja juga diarahkan pada sejumlah program prioritas Pemprov DKI Jakarta, antara lain:

Penanggulangan banjir: realisasi Rp2,99 triliun dari anggaran Rp3,27 triliun (91,34%)

Akselerasi pertumbuhan ekonomi: realisasi Rp1,57 triliun dari Rp1 triliun (97,51%)

Penurunan stunting: realisasi Rp1,45 triliun dari Rp1,6 triliun (90,25%)

Penanganan kemacetan: realisasi Rp7,15 triliun dari Rp7,95 triliun (89,98%)

Penanggulangan kemiskinan: realisasi Rp7,66 triliun dari Rp7,86 triliun (97,42%)

Penguatan nilai demokrasi: realisasi Rp1,05 triliun dari Rp1 triliun (99,14%)

Pembiayaan Daerah dan SiLPA 2024

Rano juga menjabarkan komponen pembiayaan daerah yang terdiri dari penerimaan dan pengeluaran. Penerimaan pembiayaan mencapai Rp9,34 triliun, sebagian besar berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun 2023 sebesar Rp6,54 triliun.

Sedangkan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp7,84 triliun digunakan untuk penyertaan modal kepada beberapa BUMD, termasuk PT Jakarta Propertindo, PT MRT Jakarta, dan Bank DKI.

Dengan keseluruhan realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan tersebut, SiLPA DKI Jakarta tahun 2024 tercatat sebesar Rp4,43 triliun.