-
-
-
Loading
Loading
Ahmad Iman mengecam praktik perdagangan manusia (Net)
JAKARTA, ARAHKITA.COM - Ketua Umum Garda Buruh Migran Indonesia (BMI) Ahmad Iman merasa prihatin dan mengecam keras praktik perdagangan manusia atau "human trafficking" yang masih terjadi hingga saat ini.
"Praktik perdagangan manusia atau 'human trafficking' sebagai mimpi buruk dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kejahatan ini mengancam sendi-sendi kehidupan," kata Iman menyikapi kasus praktik perdagangan manusia ke China dan munculnya situs online penyewaan tenaga kerja Indonesia di Singapura, dalam keterangan tertulisnya, di Jakarta, Kamis (20/9/2018).
Ia mendesak Direktorat PWNI-BHI (Perlindungan Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia) Kementerian Luar Negeri untuk segera hadir memberikan bantuan hukum kepada korban dan memastikan mereka segera kembali ke tanah air dengan selamat.
"Kami meminta kepada Pemerintah RI untuk mendesak Kepolisian China agar menindak para penadah dan pelaku perdagangan manusia di Cina sesuai dengan hukum dan perundangan yang berlaku," katanya.
Sebelumnya terungkap praktik perdagangan manusia ke China dan munculnya situs online penyewaan tenaga kerja di Singapura yang melibatkan Pekerja Migran Indonesia (PMI). Dalam kasus tersebut terungkap ada 16 aduan yang keluarganya menjadi korban perdagangan manusia ke China. Mereka dijual dengan harga 400-an juta oleh calo atau agen perusahaan.
Garda BMI juga berharap Kementerian Sosial dan Perlindungan Perempuan dan Anak untuk memberikan pendampingan atas masalah psikologi dan sosial yang timbul terhadap korban. Selain itu, Iman Mendesak Kepolisian RI untuk menindak dengan tegas pelaku, penyalur dan semua yang terlibat dalam kasus ini sesuai dengan UU No 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).
Menurut Iman, perdagangan jasa PMI yang dimuat di situs Online Shop bukan hanya melawan etika dan moral tapi juga Hukum dan Perundangan yang berlaku, terutama UU ITE yang diyakini bahwa Singapura juga memiliki UU yang serupa.
Oleh karena itu, Iman mengimbau kepada para calon pekerja terutama calon pekerja migran Indonesia agar aktif menggali informasi tata cara dan prosedur bekerja di luar negeri sesuai dengan hukum dan perundangan yang berlaku agar dapat bekerja dengan aman dan terhindar dari masalah. "Pemerintah RI perlu lebih tegas menyampaikan sikap kepada negara-negara tujuan penempatan PMI," katanya, seperti yang dilaporkan Antara.
