-
-
-
Loading
Loading
Ramai-ramau tolak people power (Net)
BANTEN, ARAHKITA.COM - Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Pamdeglang serta Lebak, Banten, menolak ajakan pengerahan "people power" saat penetapan hasil Pemilu 2019 karena dinilai akan memecah belah sesama bangsa Indonesia.
"Masyarakat jangan terprovokasi oleh ajakan yang sekiranya memecah belah umat, apalagi ini bulan Ramadhan," tutur Ketua MUI Kabupaten Pandeglang KH Tubagus Hamdi Ma'ani kepada wartawan di Pandeglang, Banten, dilansir Antara, Jumat (17/05).
Menurut Hamdi Ma'ani, "people power" yang sesungguhnya telah dilakukan pada saat pemungutan suara pada 17 April 2019, dan kini masyarakat harus legawa apa pun hasil dari pesta demokrasi itu. Setelah pemilu terlaksana, apabila terdapat sengketa semestinya menggunakan jalur konstitusional. Selain itu, menurut dia, kini saatnya masyarakat kembali membangun persatuan bangsa.
Secara terpisah, Wakil Ketua MUI Kabupaten Lebak KH Akhmad Khudori mengaku merasa prihatin adanya ajakan pengerahan "people power", bahkan sebelum adanya pengumuman secara resmi dari KPU RI. Ia menolak ajakan "people power" karena ingin bangsa dan negara dalam keadaan tenteram, damai, aman dan segera menata kembali persatuan bangsa. Masyakat pun diimbau untuk tidak terpengaruh imbauan dan ajakan pengerahan "people power", melainkan menunggu penetapan resmi penyelenggara pemilu. "Hadist sudah menerangkan, jika ada kecurangan ya laporkan, bawa alat buktinya supaya diselesaikan secara hukum," ucap dia.
Sebelumnya, disiarkan pula daerah-daerah yang menolak pengerahan massa 'People Power'.
Diusung MUI Jawa Barat, masyarakat setempat juga menolak gerakan people power. Bahkan menyebutnya haram apabila mengandung unsur inkonstitusional. MUI meminta warga khususnya masyarakat di Jabar untuk tidak ikut-ikutan gerakan tersebut. "Mengingatkan untuk menyikapi situasi yang berkembang pada hari ini, di negara bangsa yaitu tentang pilpres dan pileg, nampaknya banyak pernyataan yang tidak sesuai dengan bukti. Oleh karena itu ajakan apa pun yang istilahnya people power, itu jangan diikuti, itu hanya perbuatan yang mencoba menggiring atau membuat sebagian masyarakat untuk terbawa arus," tutur Ketua MUI Jabar Rachmat Syafei.
Selain Jabar, kota Maros, Sulawesi Selatan yaitu para anggota dan pimpinan DPRD Maros, Sulawesi Selatan, membacakan deklarasi penolakan segala bentuk gerakan inkonstitusional yang mendelegitimasi Pemilu 2019. DPRD Maros menolak gerakan people power. "DPRD Maros menolak gerakan people power dan tidak setuju dengan adanya gerakan inkonstitusional. Mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk menjaga persatuan dan keutuhan NKRI pascapemilu," kata Wakil Ketua DPRD Maros Andi Patarai Amir.
Kota Banyuwangi pun, menyatakan hal yang sama. Dalam pesan simpatiknya, Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Banyuwangi menyerukan perdamaian pascapemilu 2019. Masyarakat diharapkan bisa menghormati tahapan-tahapan Pemilu yang masih berjalan hingga saat ini. Menurut Ketua FKUB Banyuwangi KH Muhammad Yamin, seruan dan ajakan people power yang muncul pascapemilu meresahkan masyarakat. Apalagi ajakan dan seruan ini muncul pada bulan Ramadhan, yang seharusnya masyarakat tenang menjalankan ibadah dan menahan amarah dalam puasa.
Kota Hujan, Bogor - Jabar juga memberi isyarat, tidak mendukung gerakan 'People Power'. Ketua Pengurus Cabang Nahdathul Ulama (PCNU) Kabupaten Bogor, KH Romdhon, mengimbau kepada masyarakat agar tidak turut serta dalam aksi pengerahan masaa. "Saya Ketua PCNU Kabupaten Bogor mengajak masyarakat Kabupaten Bogor untuk bersyukur kepada Allah SWT dan berterima kasih kepada KPU dan Bawaslu yang telah menyelenggarakan tahapan pemilu dengan jujur, adil dan sukses," kata Romdhon.
Sikap penolakan pengerahan masa juga ditunjukan warga Bojonegoro, Jatim. MUI Bojonegoro dan kiai serta ulama di Bojonegoro menolak rencana aksi people power yang akan dilakukan pihak tertentu, terkait hasil Pemilu 2019. Melihat kondisi ini, MUI Bojonegoro juga akan memprioritaskan konsolidasi peran organisasi di tahun politik 2019. Ketua MUI Bojonegoro KH Djauhari Hasan mengajak tokoh agama agar mengimbau seluruh organisasi kemasyarakatan Islam dan organisasi kepemudaan serta seluruh warga saling menghormati, menyatukan perbedaan serta menghindari people power.
Ciamis - Jabar pun, menyerukan hal yang sama. Sejumlah tokoh di Ciamis angkat suara mengenai isu gerakan people power. Salahsatunya Ketua DPRD Ciamis Nanang Permana. Setengah becanda, Nanang mengajak masyarakat mending nonton Power Rangers daripada ikut-ikutan people power. "People power yang mana lagi? People power itu 17 April untuk menegakkan kekuasaan, untuk memilih siapa yang berkuasa memimpin negeri ini, sudah selesai," tandas Nanang.
Deklarasi penolakan, digelar pula oleh masyarakat Madiun. "Terus terang propaganda people power yang terus didengungkan pihak yang tidak bertanggung jawab itu sangat merugikan banyak pihak. Maka dari itu kami sepakat menolak gerakan people power yang santer di dengungkan," kata KH Hakim Azizi mewakili para kiai di Kabupaten Madiun.Senada dengan itu, Indramayu menyampaikan seruan penolakan gerakan people power yang kian masif. Di Kabupaten
Indramayu, sejumlah tokoh agama dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) menolak gerakan tersebut. Ketua MUI Kabupaten Indramayu Satori mengajak masyarakat untuk tetap menjaga persatuan dan kerukunan antar umat beragama. Satori meminta masyarakat tidak terprovokasi dengan gerakan people power yang digaungkan untuk menolak keputusan hasil Pemilu 2019.
Jombang pun demikian. Sejumlah orang yang tergabung dalam Gerakan Masyarakat Peduli Jombang (GMPJ) menggelar aksi damai menolak wacana people power. Warga Kota Santri menilai rencana pengerahan massa yang digaungkan Amien Rais itu keliru. Karena Pemilu 2019 telah diselenggarakan KPU dengan jujur dan adil.
Kota Cirebon juga menolak. Tokoh agama di Kabupaten Cirebon menolak gerakan people power terkait hasil Pemilu 2019. People power dianggap gerakan yang memicu perpecahan antar kelompok masyarakat di Indonesia. Ketua Rois Syuriah PCNU Kabupaten Cirebon KH Wawan Arwani Amin mengimbau agar masyarakat Cirebon tak terpancing dengan seruan gerakan people power. "Gerakan people power ini berpotensi memecah belah bangsa. Secara tegas kami menolak," kata Wawan.
Senada dengan itu, para ulama, tokoh masyarakat, MUI, KPU, Bawaslu hingga timses 01 dan 02 bersama Forkompimda Purworejo menolak gerakan people power. Adanya gerakan people power pasca Pemilu 2019 sangat meresahkan. Tokoh-tokoh daerah menganggap hal tersebut sebagai tindakan inkonstitusional.
Kota lainnya, yaitu Madiun. Wali Kota Madiun Maidi bersama ulama mengajak masyarakat menjauhi dan menolak isu people power. Kota Madiun yang penuh kharismatik tidak ingin terprovokasi isu-isu yang bisa memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa. "Yang jelas kita sinergi dengan Forkompinda Kota Madiun dalam menjaga situasi yang kondusif dan sepakat menolak kegiatan people power," ujar Maidi.
Provinsi NTT juga menolak hal yang sama. Sejumlah tokoh agama di Atambua, Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur (NTT), yang berbatasan dengan Timor Leste, mengajak seluruh masyarakat di Indonesia, khususnya di NTT, ltidak terpancing wacana people power yang saat ini sedang beredar di masyarakat umum. Mereka menilai isu people power itu sengaja dimunculkan oleh para elite politik bangsa ini dengan tujuan memecah belah bangsa.
Demikian pun NTB. Ra'is Syuriah PWNU NTB TGH Lalu Turmudzi Badaruddin yang juga merupakan pengasuh Ponpes Qamarul Huda, menolak aksi "people power" terkait kabar kecurangan dalam pesta demokrasi Pemilu Serentak 2019. "Kita menolak, dan mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa," kata TGH Lalu Turmudzi Badaruddin yang ditemui wartawan ketika menghadiri acara silaturahmi ulama Se-Nusa Tenggara Barat, di Hotel Lombok Raya, Mataram.
Salah satu kota di Jatim, yaitu Bangkalan, sepakat menolak pengerahan massa. Para tokoh agama di Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur, sepakat menolak gerakan people's power yang disampaikan pendukung pasangan calon Presiden Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, karena hal itu dinilai bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan dan asas demokrasi Pancasila. "Terkait dengan rencana gerakan people's power saya menyatakan menolak tegas dan tidak setuju dengan rencana itu, karena selain rentan terjadi perpecahan, cara-cara ini juga tidak baik," kata Ketua Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Cabang Bangkalan, KH Makki Nasir, di Bangkalan.
Sikap tegas juga ditunjukan warga Purwokerto. Menurut Rektor Universitas Muhammadiyah Purwokerto (UMP) Dr. Anjar Nugroho.Gerakan "people power" atau pengerahan kekuatan massa sangat berbahaya bagi kepentingan bangsa dan negara. "Saya kira ini (people power, red.) hanya semacam gertakan saja dari pihak-pihak yang secara politik memang sampai saat ini belum tersampaikan maksudnya. Ini terkait dengan konteks Pemilu Presiden dan Wakil Presiden kan," katanya di Purwokerto.
Wilayah tengah pulau Jawa, Semarang, menolak ajakan gerakan "people power" sebagai bagian dari penolakan hasil Pemilu 2019 yang akan diumumkan KPU pada 22 Mei. Ketua Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kota Semarang K.H. Anasom di Semarang, meminta masyarakat jangan sampai terprovokasi dengan gerakan "people power". "Masyarakat harus bahu-membahu mempertahankan persatuan dan kesatuan NKRI, jangan sampai terpecah karena 'people power'," katanya.
Kota Banyumas juga menyerukan pesan senada. Gerakan "people power" yang kontraproduktif atau tidak menguntungkan merupakan tindakan bertentangan dengan ajaran agama Islam, kata Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Banyumas Kiai Haji Khariri Shofa.
Demikian pun masyarakat Banjarmasin. Sejumlah tokoh agama di Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST) mengimbau masyarakat untuk tetap menjaga persatuan dan menolak ajakan people power yang mulai dihembuskan pihak-pihak yang tak puas dengan proses pemilu.
