DPD: Perbedaan Pandangan Politik Hal yang Wajar dan Lumrah

JAKARTA, ARAHKITA.COM - Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI menghimbau masyarakat Indonesia untuk tidak terpengaruh terhadap hasutan-hasutan dan menjaga kebersamaan dalam perbedaan dalam rangka menyambut pesta demokrasi, 17 April 2019.

Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono mengatakan perbedaan pandangan dan pilihan politik dalam pemilu adalah hal yang wajar dan lumrah.

"Oleh karena itu diharapkan seluruh elemen masyarakat tetap dapat menjaga persatuan dan kesatuan. Perbedaan pilihan politik harus disikapi secara bijak sebagai bagian dari perkembangan demokrasi di Indonesia yang lebih matang," kata Nono Sampono saat membuka Sidang Paripurna DPD RI, di Gedung Nusantara V Kompelks Parlemen, Jakarta, Senin (11/3/2019).

• Baca juga:

  Zheng Yanxiong Ditunjuk Sebagai Kepala Keamanan Nasional Hong Kong

Nono Sampono menambahkan bahwa pelaksanaan Pemilu tercoreng dengan banyaknya berita-berita hoaks sebagaimana yang berkembang selama ini.

"Pimpinan DPD prihatin karena maraknya berita hoaks yang telah dapat mempengaruhi masyarakat dan berpotensi menimbulkan adanya perpecahan," ujarnya.

• Baca juga:

  Dicari, Pemimpin yang Melayani

Dia menilai, semakin dekatnya waktu penyelenggaraan pemilu, berita informasi mengenai ujaran kebencian, fitnah, kebohongan, dan prasangka semakin menyebar di berbagai media, terutama media-media sosial yang sering digunakan masyarakat.

"konten yang terdapat dalam berita-berita hoaks dinilai tidak sesuai dengan nilai-nilai luhur bangsa yang saling selalu mengedepankan rasa hormat menghormati, harga menghargai dan saling bertoleransi antar sesama golongan dan kelompok," jelas Nono.

• Baca juga:

  KPU Jambi Tegaskan Video Ganti Presiden yang Viral di Medsos dari Parodi Gerindra

Karena itu dia mengajak agar semua pihak, termasuk pemerintah, mempunyai tanggung jawab moral dalam mengedukasi masyarakat agar tidak mudah terpancing dengan berita-berita palsu. Media juga diharapkan dapat terlibat untuk menjaga kondisi bangsa agar tetap kondusif dan tidak mengalami perpecahan dan tetap menjaga keutuhan NKRI.

“DPD juga meminta agar media sosial dan media massa baik online maupun cetak dapat berfungsi sebagai pemberi edukasi dan informasi bagi masyarakat serta ikut menjaga kondisi bangsa agar tetap kondusif. Di samping itu kami juga menghimbau agar kita mampu menggunakan media sosial secara arif dan bijaksana demi menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia,” imbuh senator asal Provinsi Maluku ini.

Dalam rapat paripurna kali ini, DPD RI juga menyoroti masalah dana kelurahan. Wakil Ketua DPD RI Bidang I ini berharap agar pemerintah dalam mengucurkan dana kelurahan betul-betul tepat sasaran dengan mekanisme penyaluran dan pertanggungjawaban yang tepat.

"DPD RI berharap agar dana kelurahan sebesar Rp. 3 triliun yang akan dialokasikan kepada 8.122 kelurahan di Indonesia dapat memajukan kesejahteraan dan menumbuhkan pemerataan pembangunan di daerah," pungkasnya.

DPD RI juga berharap agar dana kelurahan tersebut dapat menyentuh daerah-daerah terpencil dan seluruh pelosok sehingga tidak kita temui lagi kelurahan-kelurahan di Indonesia yang masih terbelakang.

"Kita berharap dengan adanya dana kelurahan ini akan tercipta pemerataan pembangunan di daerah-daerah di seluruh Indonesia,” pesan Nono Sampono.

Paripurna kali ini masing-masing senator dari perwakilan provinsi menyampaikan laporan kegiatan Anggota DPD RI di daerah pemilihannya. Setiap Anggota melakukan penyerapan aspirasi di daerah provinsi asalnya.

Laporan: D. Lewuk