Mensesneg: Kebutuhan Anggaran Program Makan Bergizi Gratis Berpotensi Turun, Ini Alasannya

JAKARTA, ARAHKITA.COM – Pemerintah membuka peluang penurunan kebutuhan anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) setelah dilakukan perbaikan tata kelola di Badan Gizi Nasional (BGN) serta validasi ulang data penerima manfaat. Langkah ini diyakini membuat perhitungan anggaran menjadi lebih akurat dan efisien.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan, hasil evaluasi terhadap manajemen BGN dan pembaruan data penerima program dapat memengaruhi besaran anggaran yang dibutuhkan pada 2026.

"Ada kemungkinan setelah proses perbaikan di manajemen atau di pimpinan Badan Gizi Nasional dan setelah ada proses validasi data, ada kemungkinan akan terjadi penurunan kebutuhan anggaran MBG," kata Prasetyo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (21/7/2026).

• Baca juga:

  Sudaryono Resmi Ditunjuk Jadi Kepala BGN, Dilantik Presiden Prabowo Sore Ini

Menurut Prasetyo, sinyal penurunan anggaran tersebut sebelumnya juga telah disampaikan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Pemerintah kini menunggu hasil evaluasi menyeluruh sebelum menetapkan kebutuhan anggaran secara final.

Ia menjelaskan, validasi data penerima manfaat menjadi faktor penting agar anggaran benar-benar disusun berdasarkan kebutuhan riil di lapangan. Dengan data yang lebih akurat, pemerintah berharap penggunaan anggaran menjadi lebih efektif sekaligus mengurangi potensi pemborosan.

• Baca juga:

  Nanik S Deyang Mundur dari Jabatan Kepala BGN, Fokus Jalani Pengobatan Jantung

Menkeu Masih Mengkaji Strategi Anggaran MBG

Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan pemerintah masih menyusun strategi pembiayaan Program Makan Bergizi Gratis untuk tahun ini, termasuk kemungkinan penyesuaian besaran anggaran.

• Baca juga:

  Dudung: Pemerintah Siap Berdialog dengan Penolak Program Makan Bergizi Gratis

Usai menghadiri Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (20/7/2026), Purbaya mengatakan dirinya akan lebih dahulu bertemu dengan Kepala Badan Gizi Nasional, Nanik S. Deyang, untuk membahas strategi pelaksanaan program.

"Saya mau ketemu (Kepala BGN) minggu-minggu ini, mau lihat seperti apa akhirnya strateginya dia untuk tahun ini. Tapi yang jelas kemungkinan ada penurunan," ujarnya dikutip Antara.

Meski demikian, Purbaya belum menjelaskan berapa besar penurunan anggaran yang dimaksud maupun faktor-faktor teknis yang menjadi dasar penyesuaian tersebut.

Anggaran Berpotensi Turun dari Rp268 Triliun Menjadi Rp229 Triliun

Wacana efisiensi anggaran MBG muncul seiring evaluasi pelaksanaan program serta upaya pemerintah meningkatkan efektivitas belanja negara.

Dalam APBN 2026, alokasi anggaran Program Makan Bergizi Gratis tercatat sebesar Rp268 triliun. Namun, Sekretaris Utama Badan Gizi Nasional, Lili Khamiliyah, mengungkapkan anggaran tersebut berpotensi turun menjadi Rp229 triliun sebagai bagian dari langkah efisiensi dan perbaikan tata kelola.

"Untuk sementara 2026 ini kan kita juga sudah ada efisiensi anggaran, dari Rp268 triliun menjadi Rp229 triliun," kata Lili dalam konferensi pers di Kantor BGN, Jakarta, Selasa (21/7/2026).

Pemerintah menegaskan keputusan akhir mengenai besaran anggaran Program Makan Bergizi Gratis akan ditetapkan setelah proses evaluasi dan pembahasan bersama Badan Gizi Nasional selesai dilakukan.