-
-
-
Loading
Loading
Pengamat politik Boni Hargens ANTARA/HODokumentasi Pribadi
JAKARTA, ARAHKITA.COM – Pengamat politik Boni Hargens menegaskan bahwa keberadaan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) yang profesional, independen, dan mendapat kepercayaan masyarakat merupakan salah satu fondasi utama bagi terwujudnya demokrasi yang berkualitas di Indonesia.
Menurut Boni, demokrasi tidak hanya bergantung pada proses politik, tetapi juga memerlukan institusi penegak hukum yang mampu menegakkan supremasi hukum secara adil serta memperoleh legitimasi dari publik.
"Maka dalam menatap masa depan Indonesia, ekspektasi normatif terhadap Polri tentunya bukan sekadar tuntutan moral, melainkan prasyarat fungsional bagi kelangsungan demokrasi yang bermutu," kata Boni Hargens dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (1/7/2026).
Ia menjelaskan, tingkat kepercayaan masyarakat menjadi ukuran utama legitimasi sebuah institusi kepolisian. Karena itu, berbagai upaya Polri untuk memperkuat kedekatan dengan masyarakat perlu terus dikembangkan, termasuk melalui program pemolisian masyarakat (Polmas).
Menurut Boni, komunikasi yang intensif antara aparat kepolisian dan warga, pelibatan masyarakat dalam mengidentifikasi persoalan keamanan di lingkungan masing-masing, serta respons yang cepat dan humanis terhadap setiap laporan merupakan langkah strategis untuk memperkuat kepercayaan publik.
"Polri yang kuat bukan yang ditakuti, melainkan yang dipercaya karena kepercayaan publik adalah sumber otoritas sejati dalam negara demokrasi," ujarnya.
Mantan Dewan Pengawas LKBN ANTARA itu juga menilai reformasi Polri selama beberapa tahun terakhir telah menunjukkan perkembangan positif. Transformasi tersebut, kata dia, tidak hanya menyasar pembenahan kelembagaan, tetapi juga budaya organisasi serta peningkatan kualitas sumber daya manusia secara berkelanjutan.
Bertepatan dengan peringatan Hari Bhayangkara ke-80, Boni mengingatkan pentingnya menjaga profesionalisme anggota Polri dengan tetap berpegang pada nilai-nilai Tri Brata dan Catur Prasetya sebagai landasan etika dan moral dalam menjalankan tugas.
Selain itu, ia menilai visi PRESISI (Prediktif, Responsibilitas, Transparansi Berkeadilan) yang digagas Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo menjadi arah transformasi kelembagaan yang menempatkan Polri sebagai institusi pelayanan publik yang modern, adaptif, akuntabel, dan berorientasi pada prinsip negara hukum yang demokratis.
Menurut Boni, implementasi konsep PRESISI mendorong peningkatan transparansi kinerja, keterbukaan pengelolaan anggaran, serta mekanisme pengaduan masyarakat yang lebih responsif. Dengan demikian, penegakan hukum tidak hanya terlaksana secara formal, tetapi juga mampu menghadirkan rasa keadilan yang nyata bagi masyarakat.
