Tak Harus Bangun Dapur Baru, Program MBG Bisa Manfaatkan Kantin Sekolah

JAKARTA, ARAHKITA.COM – Badan Gizi Nasional (BGN) membuka peluang pemanfaatan kantin sekolah sebagai dapur pelaksana Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Langkah ini dinilai sebagai solusi yang lebih efisien, terutama di wilayah dengan jumlah penerima manfaat yang tidak terlalu banyak.

Kepala BGN, Nanik S Deyang, mengatakan tidak semua daerah membutuhkan pembangunan dapur baru untuk mendukung program MBG. Di sejumlah wilayah, khususnya daerah terpencil dan kawasan terdepan, terluar, dan tertinggal (3T), fasilitas yang sudah tersedia dapat dimanfaatkan agar program tetap berjalan efektif.

Menurut Nanik, penggunaan kantin sekolah menjadi salah satu alternatif yang realistis. Selain menghemat biaya pembangunan, fasilitas tersebut juga sudah berada di lingkungan sekolah sehingga lebih mudah diintegrasikan dengan distribusi makanan bagi siswa.

• Baca juga:

  BGN Buka Peluang Pendanaan Dapur MBG dari CSR BUMN dan Hibah Luar Negeri

Ia mencontohkan pengalamannya saat mengunjungi salah satu sekolah di Lombok Barat yang hanya memiliki sekitar 119 murid. Dalam kondisi seperti itu, pembangunan dapur baru dinilai kurang efisien.

“Di Lombok Barat saya pernah mengunjungi sebuah pulau dengan jumlah murid hanya 119 orang. Tidak mungkin juga membangun dapur baru. Namun di sana sudah ada kantin sekolah yang bisa dimanfaatkan,” ujar Nanik saat memberikan keterangan kepada wartawan di Istana Negara, Jakarta, Senin.

• Baca juga:

  BGN Buka Peluang Pendanaan Dapur MBG dari CSR BUMN dan Hibah Luar Negeri

Selain kantin sekolah, BGN juga mempertimbangkan penggunaan fasilitas lain yang telah tersedia di masyarakat. Salah satunya adalah dapur umum yang dibangun melalui program tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR).

Nanik mencontohkan keberadaan dapur umum milik Pertamina di salah satu pulau di Raja Ampat yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung pelaksanaan MBG. Di wilayah tersebut, jumlah siswa penerima manfaat juga relatif sedikit, sekitar 115 orang.

• Baca juga:

  Dadan Hindayana Dicopot, Prabowo Tunjuk Nanik S. Deyang Pimpin Badan Gizi Nasional

Menurutnya, pendekatan semacam ini memungkinkan pemerintah menjalankan program secara lebih fleksibel tanpa harus membangun infrastruktur baru di setiap lokasi.

“Kalau sudah ada fasilitas yang bisa digunakan, seperti dapur CSR, tentu bisa menjadi alternatif. Jadi tidak harus selalu membangun dapur baru, terutama di daerah 3T,” katanya.

Pemanfaatan fasilitas yang sudah ada merupakan bagian dari strategi efisiensi yang tengah didorong BGN. Dengan cara tersebut, kebutuhan pendanaan program tidak sepenuhnya bergantung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

“Ini bagian dari efisiensi agar tidak semuanya menggunakan APBN,” tambah Nanik.

Dalam kesempatan yang sama, Nanik juga menanggapi kabar mengenai sejumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang disebut menghentikan layanan karena dana operasional belum dicairkan.

Ia memastikan informasi tersebut tidak sepenuhnya sesuai dengan kondisi di lapangan. Menurutnya, pencairan dana sudah dilakukan secara bertahap sejak Jumat pekan lalu dan berlanjut pada Senin.

BGN bahkan menerima laporan bahwa dana dalam jumlah besar telah dicairkan pada hari itu untuk mendukung operasional program.

“Pencairan sudah dilakukan sejak Jumat dan berlanjut hari ini. Kami menerima laporan sekitar Rp5 triliun telah dicairkan. Jadi tidak ada masalah besar, ini hanya persoalan teknis,” jelasnya dikutip Antara.

Melalui berbagai skema alternatif tersebut, BGN berharap Program Makan Bergizi Gratis dapat menjangkau lebih banyak siswa di seluruh Indonesia dengan tetap memperhatikan efisiensi anggaran dan kondisi masing-masing daerah.