KSPI Dukung Said Iqbal Masuk Kabinet Merah Putih, Ini Alasannya

JAKARTA, ARAHKITA.COM – Wakil Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Arnod Sihite, menyambut baik kabar yang menyebut Presiden Prabowo Subianto akan menunjuk Presiden KSPI, Said Iqbal, untuk masuk ke dalam Kabinet Merah Putih.

Arnod menilai langkah tersebut sebagai keputusan strategis di tengah berbagai tantangan ekonomi dan sosial yang masih dihadapi Indonesia.

“Dengan terpilihnya sahabat kami, Said Iqbal, kami mengapresiasi keputusan strategis ini. Penunjukan Said Iqbal sangat tepat di tengah begitu banyak tantangan yang dihadapi bangsa. Kehadiran tokoh-tokoh buruh dalam pemerintahan dapat menjadi kekuatan tambahan untuk membantu Presiden mencari solusi atas berbagai persoalan nasional,” ujar Arnod Sihite dalam keterangan tertulis di Jakarta, Sabtu (6//6/2026).

• Baca juga:

  Siapkan Aksi Tolak Lanjutan, KSPI Tegaskan Tidak Ikut Pembahasan Aturan Turunan UU Ciptaker

Arnod menegaskan bahwa buruh kini tidak bisa lagi dipandang hanya sebagai kelompok pekerja yang terbatas pada urusan hubungan industrial. Menurutnya, banyak tokoh buruh telah berkembang menjadi bagian penting dalam berbagai sektor strategis nasional.

Ia menyebut sejumlah figur seperti Yorrys Raweyai yang kini menjabat Wakil Ketua DPD RI, Jumhur Hidayat yang pernah dipercaya di pemerintahan, hingga Andi Gani Nena Wea yang menjadi Penasihat Kapolri.

“Masih banyak tokoh buruh yang saat ini mengemban amanah di berbagai lembaga negara. Ini membuktikan bahwa gerakan buruh telah melahirkan banyak kader pemimpin bangsa,” kata Arnod Sihite.

Lebih lanjut, Arnod menilai buruh harus ditempatkan sebagai subjek pembangunan, bukan hanya objek. Ia menegaskan bahwa gerakan buruh memiliki peran penting dalam memberikan kritik sekaligus solusi bagi negara.

“Buruh telah teruji sebagai bagian dari kekuatan pergerakan yang melahirkan banyak kader pemimpin. Mereka terbiasa menyuarakan kesejahteraan pekerja, perlindungan rakyat Indonesia, sekaligus memberikan kritik konstruktif demi kemajuan bangsa dan negara,” ujarnya.

Arnod juga menilai keterlibatan tokoh buruh dalam pemerintahan tidak perlu dipersoalkan, termasuk jika dikaitkan dengan momentum Hari Buruh atau May Day, karena menunjukkan posisi strategis buruh dalam pembangunan nasional.

Meski demikian, Arnod mengingatkan bahwa setiap penempatan jabatan harus tetap berbasis kompetensi, efektivitas, dan efisiensi anggaran negara.

“Yang terpenting, negara harus menilai berdasarkan kompetensi dan kebutuhan. Tugas pokok dan fungsi setiap jabatan harus jelas agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan. Pemerintah juga tidak boleh hanya mengambil keputusan yang bersifat populis,” katanya.

Arnod berharap jika tokoh buruh benar-benar masuk ke kabinet, hal itu dapat membawa dampak positif bagi pekerja Indonesia, terutama dalam memperjuangkan kebijakan yang lebih berpihak pada buruh.

“Intinya, rekan-rekan buruh jangan kendor dalam memperjuangkan hak-hak pekerja dan keluarganya. Dengan masuknya tokoh buruh ke pemerintahan, kita berharap perjuangan terhadap hak-hak buruh dapat lebih maksimal,” ujarnya.

Ia juga mengajak seluruh buruh Indonesia menjaga persatuan dan berkontribusi dalam memperkuat perekonomian nasional di tengah tantangan global.

“Kita berharap nilai tukar rupiah semakin kuat, inflasi terkendali, kepercayaan publik dan investor meningkat, investasi bertambah, lapangan kerja semakin luas, dan kesejahteraan rakyat Indonesia terus meningkat,” tuturnya.