-
-
-
Loading
Loading
Arsip foto - Ketua Dewan Ekonomi Nasional DEN Luhut Binsar Pandjaitan. (Antara)
JAKARTA, ARAHKITA.COM - Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menyambangi kantor Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto untuk membahas kelanjutan pengembangan layanan digital pemerintah atau government technology (GovTech). Inisiatif ini dinilai krusial untuk mendorong reformasi birokrasi sekaligus meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, penguatan GovTech menjadi salah satu agenda penting yang dibahas bersama Luhut. Menurutnya, pemanfaatan teknologi digital dalam tata kelola pemerintahan sangat dibutuhkan untuk memastikan proses administrasi berjalan lebih efisien dan terbuka.
“Pak Luhut memiliki program yang berkaitan dengan government technology atau GovTech. Ini sangat diperlukan, terutama untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pemerintahan,” ujar Airlangga saat ditemui wartawan di Jakarta, Kamis (29/1/2026).
Tak hanya menyasar reformasi birokrasi, GovTech juga dinilai memiliki dampak strategis terhadap kinerja perdagangan internasional Indonesia. Selama ini, penerapan GovTech telah berjalan di sektor logistik dan menunjukkan hasil yang cukup positif.
Pemerintah pun berencana memperluas implementasi GovTech ke sektor ekspor dan impor. Salah satu langkah yang disiapkan adalah mengintegrasikan data perdagangan lintas negara agar proses administrasi menjadi lebih sinkron dan efisien.
“Kalau itu bisa dikerjasamakan dengan negara lain, maka data ekspor-impor kita bisa sama dan lebih akurat,” kata Airlangga seperti dikutip dari Antara.
Airlangga menjelaskan, Indonesia sejatinya memiliki acuan dalam pengembangan GovTech, yakni ASEAN Single Window (ASW). Sistem tersebut menghubungkan National Single Window (NSW) dari setiap negara anggota ASEAN dan memungkinkan pertukaran data serta informasi secara elektronik.
“Di kawasan ASEAN kita sudah punya ASEAN Single Window. Artinya, Indonesia tinggal mengembangkan prototipe yang sesuai untuk penguatan GovTech nasional,” ujarnya.
Sementara itu, Dewan Ekonomi Nasional tengah menggarap pengembangan GovTech sebagai bagian dari reformasi sistem pemerintahan sesuai mandat Presiden Prabowo Subianto. Upaya ini menjadi fondasi penting dalam mendorong transformasi digital di sektor publik.
Sejak Maret 2025, pengembangan GovTech juga mulai mengadopsi teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI). Penerapan GovTech berbasis AI diproyeksikan mampu meningkatkan efisiensi anggaran negara melalui penyederhanaan birokrasi serta digitalisasi layanan publik secara menyeluruh.
Untuk memastikan transformasi digital berjalan optimal, pemerintah telah membentuk Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah. Komite ini diketuai oleh Luhut Binsar Pandjaitan dan dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2025.
Keberadaan komite tersebut diharapkan mampu memastikan seluruh program reformasi digital pemerintah berjalan terarah, tepat sasaran, dan memberikan dampak nyata bagi pelayanan publik serta perekonomian nasional.
