Wapres Gibran Pastikan Hunian dan Infrastruktur Korban Bencana Sumatera Segera Dibangun

MEDAN, ARAHKITA.COM – Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka, memastikan pemerintah akan segera membangun hunian tetap bagi warga terdampak bencana hidrometeorologi di Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh.

Selain pembangunan rumah, pemerintah juga akan memperbaiki infrastruktur jalan dan jembatan yang rusak akibat banjir, banjir bandang, dan tanah longsor.

“Rumah yang rusak akan dibangunkan kembali oleh Presiden, Gubernur, dan Bupati. Lokasinya tetap di satu kecamatan, termasuk juga perbaikan infrastrukturnya,” ujar Gibran, saat meninjau lokasi pengungsian di Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Sibalanga, Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatera Utara, Senin (22/12/2025). Ia didampingi Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution.

• Baca juga:

  Komisi XIII DPR Minta TKD untuk Daerah Bencana di Sumatera Tidak Dipangkas

Bencana hidrometeorologi yang terjadi di akhir November lalu menyebabkan kerusakan signifikan di Tapanuli Utara. Tercatat 58 ruas jalan, 18 jembatan, 770 unit rumah, 28 unit sumber daya air, tiga gedung PAUD, 10 SD, dan tiga SMP mengalami kerusakan.

Gibran menegaskan bahwa logistik bagi korban bencana juga telah disiapkan. “Infrastruktur, lahan pertanian, dan perkebunan akan kita bangun kembali,” tegasnya saat berdialog dengan pengungsi.

• Baca juga:

  Wapres Gibran Pastikan Hunian dan Infrastruktur Korban Bencana Sumatera Segera Dibangun

Wapres juga menekankan agar penanganan prioritas diberikan kepada anak-anak, lansia, ibu hamil, dan ibu menyusui, termasuk ketersediaan layanan kesehatan dan obat-obatan.

“Pak Bupati, Pak Gubernur, karena di sini banyak anak-anak dan lansia, ibu hamil, ibu menyusui, tolong diprioritaskan. Makanannya, kesehatannya, obat-obatannya, jangan sampai kurang,” tambah Gibran seperti dikutip dari Antara. 

• Baca juga:

  Desak Status Bencana Nasional, DPRA Minta Pemerintah Pusat Tangani Krisis Banjir Aceh

Sementara itu, Bupati Tapanuli Utara, Jonius TP Hutabarat, mengungkapkan bahwa akses jalan dari desa ke kecamatan masih menjadi tantangan utama. Setidaknya tujuh desa mengalami kesulitan akses akibat banjir dan longsor, sehingga hasil pertanian warga sulit dipasarkan.

“Kalau jalan nasional sudah terkoneksi, tapi akses desa ke kecamatan ada yang terputus. Kalau pun bisa, harus memutar lewat Tapanuli Tengah atau Barus, cukup jauh. Kami berharap pemerintah pusat dan provinsi memperhatikan hal ini, apalagi saat ini musim durian,” jelas Jonius.