CELIOS Kritik MBG Libur Sekolah Dinilai Boros Anggaran

JAKARTA, ARAHKITA.COM - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menuai kritik karena tetap dijalankan selama libur sekolah.

Kebijakan tersebut dinilai tidak tepat sasaran dan berpotensi memboroskan anggaran negara di tengah kebutuhan mendesak di sejumlah daerah terdampak bencana.

Direktur Ekonomi Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Nailul Huda, mempertanyakan urgensi pelaksanaan MBG saat tidak ada aktivitas belajar mengajar di sekolah.

• Baca juga:

  Berawal dari NTT, Kini Kolaborasi YFMG-MCM dan Komoy Indonesia Dukung Program Makan Bergizi Gratis di Ambon

Menurutnya, manfaat program menjadi tidak jelas ketika siswa tidak berada di lingkungan sekolah.

“Pertanyaan dasarnya sederhana, apa manfaat MBG ketika sekolah libur? Anak-anak tidak sedang belajar di sekolah, tetapi anggaran tetap berjalan penuh,” demikian keterangan tertulis Nailul Huda, sebagaimana dikutip ARAHKITA.COM, Minggu (21/12/2025).

• Baca juga:

  Gerakan Suara Ibu Indonesia Desak Pemerintah Hentikan Program Makan Bergizi Gratis

Ia memaparkan, hingga Desember 2025 tercatat sebanyak 17.555 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) telah beroperasi.

Dengan asumsi setiap SPPG menyiapkan 3.000 porsi per hari, maka selama masa libur sekolah terdapat sekitar 526,65 juta porsi MBG yang tetap diproduksi.

• Baca juga:

  Ketua Banggar DPR Usulkan Kantin Sekolah Jadi Dapur Program Makan Bergizi Gratis

“Dengan harga rata-rata Rp15.000 per porsi, ada sekitar Rp7,9 triliun anggaran negara yang digunakan selama libur sekolah,” ujarnya.

Nailul menilai, penggunaan anggaran tersebut tidak sejalan dengan kondisi darurat yang tengah dialami sejumlah wilayah seperti Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara. 

Dia menilai anggaran MBG semestinya dapat dialihkan sementara untuk membantu masyarakat terdampak bencana.

“Di saat ada wilayah yang membutuhkan bantuan segera, justru anggaran sebesar ini terus berjalan tanpa evaluasi,” katanya.

Ia juga menyoroti potensi keuntungan pengelola dapur MBG. Berdasarkan perhitungan CELIOS, margin keuntungan diperkirakan mencapai 13,33 persen atau sekitar Rp2.000 per porsi.

“Jika dikalkulasikan, potensi keuntungan bisa mencapai sekitar Rp1 triliun. Publik berhak mengetahui siapa yang menikmati keuntungan tersebut,” ucap Nailul.

Selain soal anggaran, ia menilai pelaksanaan MBG saat libur sekolah berpotensi menggeser tujuan awal program.

Distribusi makanan dilakukan dengan sistem paket beberapa hari, sehingga menu yang diberikan didominasi produk makanan kemasan.

“Makanan yang dibagikan cenderung berupa biskuit, susu kemasan, roti, dan makanan ringan. Produk-produk ini sebagian besar diproduksi oleh perusahaan besar,” ujarnya.

Menurut Nailul, kondisi tersebut membuat perputaran uang MBG tidak menyentuh petani, pedagang pasar, maupun pelaku usaha kecil.

Doa juga mempertanyakan kualitas gizi makanan kemasan dibandingkan makanan segar yang disajikan saat sekolah aktif.

“Tujuan MBG adalah membentuk pola makan sehat. Ketika diganti makanan kemasan, nilai edukasinya hilang,” kata dia.

Nailul mendorong pemerintah menjadikan masa libur sekolah sebagai momentum evaluasi menyeluruh terhadap program MBG, bukan sekadar melanjutkan distribusi anggaran.

“Program ini penting, tetapi evaluasi juga penting. Jangan sampai libur sekolah justru menjadi ruang pemborosan anggaran,” pungkasnya.