-
-
-
Loading
Loading
Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara memberikan pemaparan dalam konferensi pers APBN KiTa Edisi Desember 2025 di Jakarta. (Antara)
JAKARTA, ARAHKITA.COM – Pemerintah terus menggenjot pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai salah satu agenda strategis nasional. Hingga 15 Desember 2025, Kementerian Keuangan mencatat realisasi anggaran program tersebut telah mencapai Rp52,9 triliun, atau 74,6 persen dari total pagu Rp71 triliun dalam APBN.
Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyampaikan bahwa penyerapan anggaran MBG menunjukkan progres signifikan menjelang akhir tahun anggaran.
“Realisasi Makan Bergizi Gratis sampai dengan 15 Desember sudah mencapai Rp52,9 triliun atau sekitar 74,6 persen dari total anggaran Rp71 triliun di APBN,” ujar Suahasil dalam konferensi pers APBN KiTa Edisi Desember 2025 di Jakarta, Kamis (18/12/2025).
Dari sisi penerima manfaat, program MBG telah menjangkau 50,7 juta orang, meliputi anak-anak, pelajar, hingga ibu hamil. Angka tersebut masih berada di bawah target nasional sebanyak 82,9 juta penerima, yang menjadi sasaran pemerintah secara bertahap.
Dalam pelaksanaannya, MBG saat ini telah didukung oleh 17.555 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur gizi yang tersebar di berbagai daerah. Program ini juga memberikan dampak ekonomi dengan menyerap 741.985 tenaga kerja.
Namun, tantangan masih terasa di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Untuk mengatasi ketimpangan tersebut, Badan Gizi Nasional (BGN) menyiapkan langkah akselerasi dengan membangun 8.200 SPPG baru pada tahun 2026.
Dikutip dari Antara, Kepala BGN Dadan Hindayana mengungkapkan bahwa percepatan pembangunan dapur gizi di wilayah 3T menjadi kebutuhan mendesak demi mengejar target nasional.
“Di kawasan 3T kita rencanakan 8.200 unit SPPG, tetapi yang diperkirakan selesai hingga akhir tahun ini baru sekitar 190 unit,” kata Dadan usai rapat koordinasi penyelenggaraan MBG di Gedung Sate, Bandung, Rabu (17/12) kemarin.
Menurut Dadan, keterbatasan infrastruktur harus diimbangi dengan kesiapan sumber daya manusia (SDM) agar operasional dapur gizi dapat berjalan optimal. Oleh karena itu, proses rekrutmen pegawai BGN, termasuk melalui jalur PPPK dan CPNS, terus dipercepat dengan menggunakan Tes Kemampuan Dasar Akademik (TGAT).
“Untuk TGAT, Februari nanti sebagian besar prosesnya sudah selesai,” ujarnya.
Lebih lanjut, peta jalan BGN pada 2026 juga menekankan keseimbangan layanan antarwilayah. Selain fokus pada daerah 3T, pemerintah menargetkan pengoperasian sedikitnya 25.400 SPPG di kawasan aglomerasi dan perkotaan padat penduduk.
Sementara itu, hingga akhir 2025, BGN masih berupaya merampungkan pembangunan 19.000 SPPG di seluruh Indonesia sebagai fondasi perluasan layanan MBG ke depan.
