Presiden Prabowo Tegaskan Program MBG Tetap Berjalan, Kepala BGN Pastikan Evaluasi dan Perbaikan

JAKARTA, ARAHKITA.COM – Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa Program Makan Bergizi Gratis (MBG) akan tetap berjalan sebagai program prioritas nasional. Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, menyampaikan arahan Presiden tersebut sekaligus menekankan pentingnya evaluasi dan perbaikan tata kelola agar program semakin kuat dan terpercaya.

“Saya diperintahkan Presiden melakukan percepatan MBG karena banyak masyarakat yang menunggu. Program ini harus terus berjalan, kecuali ada instruksi lain dari Presiden,” ujar Dadan dalam konferensi pers di Kementerian Kesehatan, Jakarta, Kamis (2/10/2025).

Penanganan Kasus Keracunan dan Pemulihan Trauma

• Baca juga:

  Berawal dari NTT, Kini Kolaborasi YFMG-MCM dan Komoy Indonesia Dukung Program Makan Bergizi Gratis di Ambon

Menanggapi insiden keracunan pada sebagian penerima manfaat, Dadan memastikan pemerintah menanggung penuh biaya pengobatan anak-anak yang dirawat. Pemerintah daerah juga dapat mengklaim biaya pengobatan melalui asuransi atau BPJS Kesehatan.

Selain itu, BGN meminta seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk mendampingi keluarga penerima manfaat agar trauma bisa segera dipulihkan.

• Baca juga:

  Gerakan Suara Ibu Indonesia Desak Pemerintah Hentikan Program Makan Bergizi Gratis

“Setiap kali ada insiden, ada orang tua yang khawatir dan kepercayaan publik bisa terganggu. Karena itu, pendekatan kepada masyarakat dan pemulihan trauma sangat penting,” jelasnya.

Penguatan Standar Keamanan Pangan

• Baca juga:

  Ketua Banggar DPR Usulkan Kantin Sekolah Jadi Dapur Program Makan Bergizi Gratis

Untuk mencegah kejadian serupa, BGN memperketat pengawasan melalui penerapan standar keamanan pangan. Seluruh dapur penyedia MBG wajib memiliki sertifikat Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP) yang diakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN).

Tak hanya itu, penyedia MBG juga diwajibkan memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) dan sertifikasi halal sebagai jaminan tambahan.

“Kita hanya akan bekerja sama dengan lembaga berwenang yang sudah diakreditasi KAN. BGN tidak mengeluarkan sertifikat, tetapi memastikan semua mitra memenuhi standar keamanan pangan,” tegas Dadan.

Penghentian Sementara Bagi SPPG Bermasalah

Sebagai langkah cepat, BGN menghentikan sementara operasional SPPG yang terbukti mengalami insiden keamanan pangan. Langkah ini diambil agar investigasi dapat dilakukan secara menyeluruh sebelum program dilanjutkan kembali.

“Untuk kasus keracunan, sementara dihentikan dulu agar bisa dianalisis dan diinvestigasi dengan jelas. Kita harus tahu apa yang sebenarnya terjadi,” kata Dadan dikutip Antara.

Komitmen Pemerintah: Meningkatkan Gizi dan Kepercayaan Publik

Program Makan Bergizi Gratis merupakan salah satu kebijakan strategis pemerintah untuk meningkatkan kualitas gizi anak Indonesia, mencegah stunting, serta mendukung prestasi belajar.

Dengan evaluasi yang ketat, penerapan standar keamanan pangan, dan pendampingan kepada masyarakat, BGN meyakini program ini dapat terus berjalan dengan lebih baik dan mampu mengembalikan kepercayaan publik.