Inggris akan Bangun Enam Pabrik Senjata dengan Investasi Sekitar Rp27,750 Triliun

JAKARTA, ARAHKITA.COM - Pemerintah Inggris akan menggelontorkan dana sebesar £1,5 miliar atau sekitar Rp27.750 triliun (kurs 1 euro Rp18.500) untuk membangun enam pabrik amunisi dan bahan bakar militer sebagai bagian dari strategi meningkatkan kesiapan pertahanan nasional di tengah meningkatnya ancaman global, khususnya dari Rusia.

Pengumuman ini disampaikan Menteri Pertahanan Inggris John Healey, bersamaan dengan peluncuran Tinjauan Strategis Pertahanan yang akan diresmikan Perdana Menteri Keir Starmer pada Senin (3/6).

“Pelajaran dari perang Ukraina jelas menunjukkan bahwa militer sekuat industri yang mendukungnya,” kata Healey dilansir The Guardian.

Ia menegaskan, investasi ini akan menciptakan sistem produksi senjata yang ‘selalu aktif’ dan siap ditingkatkan dalam keadaan darurat.

Dana tersebut akan mendukung pengadaan hingga 7.000 senjata jarak jauh buatan Inggris dan diproyeksikan menciptakan 1.800 lapangan kerja terampil di seluruh negeri. Dengan tambahan ini, total anggaran amunisi Inggris selama masa parlemen saat ini akan mencapai £6 miliar.

“Ekonomi yang kuat butuh pertahanan yang kuat,” kata Menteri Keuangan Rachel Reeves, menegaskan bahwa belanja militer juga merupakan strategi pertumbuhan ekonomi.

Tinjauan strategis setebal 130 halaman itu memetakan situasi keamanan global, termasuk ancaman “langsung dan mendesak” dari Rusia. Dokumen ini juga menyatakan bahwa Inggris kini menghadapi kondisi militer terburuk sejak era Perang Dingin.

Meski tidak secara eksplisit menyebutkan bahwa Inggris telah berperang dengan Rusia, laporan itu menyebut intensitas serangan siber dan sabotase oleh Moskow sebagai indikator meningkatnya ketegangan.

Selain investasi di sektor industri pertahanan, pemerintah juga mengumumkan alokasi lebih dari £1,5 miliar untuk memperbaiki ribuan rumah militer. Perbaikan meliputi penggantian ketel uap, perbaikan atap, dan penanganan kelembapan yang telah lama dikeluhkan para prajurit dan keluarga mereka.

“Pasukan kita layak mendapat tempat tinggal yang aman dan layak,” tegas Healey.

Dokumen ini juga memperkuat komitmen Starmer untuk menaikkan anggaran pertahanan menjadi 2,5% dari PDB pada 2027, dan 3% di parlemen berikutnya. Namun, belum ada pengumuman tambahan anggaran dalam jangka pendek.

Kajian tersebut tidak diharapkan untuk memaparkan komitmen baru untuk belanja pertahanan, tetapi sebaliknya akan menegaskan kembali komitmen yang dibuat oleh Starmer pada bulan Februari untuk meningkatkan anggaran pertahanan menjadi 2,5% dari PDB pada tahun 2027 dan menjadi 3% di parlemen berikutnya.

Laporan itu ditulis oleh mantan sekretaris jenderal NATO George Robertson, mantan penasihat presiden AS Fiona Hill, dan mantan komandan pasukan gabungan Richard Barrons.