Tanggapi Ancaman Durtete, Presiden Marcos Jr tak akan Biarkan Politik Kotor Rusak Negaranya

JAKARTA, ARAHKITA.COM - Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr. mengatakan bahwa dia tidak akan membiarkan politik kotor merusak Asia Tenggara dan negaranya yang merupakan reaksi pertamanya terhadap pernyataan dari wakil presidennya, Sara Duterte.

“Sebagai negara demokratis, kita harus menjunjung tinggi supremasi hukum,” kata Marcos melalui video pada Senin (25/11), dikutip Antara .

Pernyataan Marcos tersebut muncul setelah Wakil Presiden Duterte pada Jumat (22/11) mengeklaim telah mengatur seseorang untuk membunuh presiden beserta istrinya, Liza Araneta-Marcos, dan Ketua DPR Martin Romualdez jika sesuatu terjadi padanya.

Marcos menuturkan bahwa kebenaran tidak bisa dibungkam dan drama politik saat ini bisa saja berakhir jika pihak-pihak terkait menjawab pertanyaan sah dari para legislator.

• Baca juga:

  Presiden Filipina Sebut Pembunuhan Warga Filipina Dekat dengan Tindakan Perang

Sebelumnya, Wapres Duterte menuduh Romualdez, sepupu Marcos, ingin dia diusir. Duterte menyimpulkan bahwa Romualdez menganggap dirinya sebagai ancaman terbesar terhadap keinginan Romualdez untuk mencalonkan diri pada pemilihan presiden 2028.   

"Kalau aku dibunuh, aku katakan, jangan berhenti sampai kalian membunuh mereka, dan dia kemudian bilang 'ya'," ucap Duterte kepada seseorang yang dimintanya untuk membunuh.

• Baca juga:

  China Bantah Rodrigo Durtete Ajukan Suaka ke Hong Kong

Sebagai wakil presiden yang menangani pengawasan yang semakin ketat di DPR, lembaga tempat Romualdez menghentikan dana khusus yang dialokasikan untuk kantornya.

Upaya itu dilaporkan dipimpin oleh Romualdez, yang tampaknya ingin mencalonkan diri pada pilpres presiden 2028.

• Baca juga:

  Tanggapi Ancaman Durtete, Presiden Marcos Jr tak akan Biarkan Politik Kotor Rusak Negaranya

Namun sambil memaksakan peran penting Kongres agar independen, Marcos mengatakan dia tidak akan mengambil supremasi hukum yang seharusnya berlaku pada semua orang.

Dia mengingatkan pejabat pemerintah tentang kewajiban mereka untuk melindungi negara dan konstitusi, dan menekankan bahwa pejabat terpilih tidak boleh menekan pencarian kebenaran.

Marcos dan Duterte mencalonkan diri sebagai sekutu sebelum pilpres 2022, yang memberikan pasangan ini masa jabatan enam tahun.

Namun, persekutuan tersebut telah terbalik dalam beberapa bulan terakhir. Duterte kemudian menurunkan dirinya dari kabinet Marcos, yang memberinya tanggung jawab di bidang pendidikan.