Loading
PM Jepang Fumio Kishida Foto nipponcom
JAKARTA, ARAHKITA.COM - Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida menyatakan akan mengundurkan diri sebagai pemimpin Partai Demokrat Liberal (LDP) pada September mendatang.
“Dalam pemilihan presiden ini, penting untuk menunjukkan kepada masyarakat bahwa LDP sedang berubah dan partai ini adalah LDP baru,” kata Kishida, 67 tahun, dalam konferensi pers di kantor perdana menteri, Rabu seperti dilansir The Guardian.
Keputusan pengunduran diri Kishida mengakhiri masa jabatan tiga tahunnya yang ditandai skandal politik, meningkatnya biaya hidup, dan rekor pengeluaran pertahanan.
Keputusan Kishida akan memicu pemilihan untuk menggantikannya sebagai presiden partai, dan pemenangnya dipastikan akan disetujui sebagai perdana menteri oleh parlemen yang dikendalikan LDP.
Penggantinya akan menghadapi ketidakpastian internasional yang meningkat, pemilihan presiden AS yang baru, dan dari dalam negeri dibayangi meningkatnya kekhawatiran krisis biaya hidup.
Di antara mereka yang ditunjuk sebagai calon penggantinya adalah Shigeru Ishiba, mantan menteri pertahanan beraliran tengah, dan Taro Kono, menteri digital yang flamboyan.
Perebutan kursi kepresidenan LDP juga dapat melibatkan kandidat perempuan, yang membuka kemungkinan bahwa Jepang dapat memiliki seorang perempuan sebagai perdana menteri untuk pertama kalinya.
Menteri keamanan ekonomi ultra-konservatif, Sanae Takaichi, dan mantan menteri dalam negeri, Seiko Noda, keduanya maju melawan Kishida dalam perebutan kepemimpinan partai tahun 2021 dan dapat memutuskan untuk mencalonkan diri lagi, meskipun tidak jelas apakah keduanya akan mampu memperoleh dukungan dari setidaknya 20 anggota parlemen yang dibutuhkan untuk memasuki perebutan tersebut.
Menteri luar negeri, Yoko Kamikawa, juga disebut-sebut sebagai kandidat potensial.
Laporan media lokal mengatakan Kishida mendapat tekanan dari sejumlah tokoh di dalam LDP yang yakin ia tidak akan mampu memimpin partai meraih kemenangan pemilu.
Partai tersebut telah berjuang untuk menangkis kritik yang meningkat atas skandal pendanaan, sementara kenaikan harga telah menyebabkan tingkat dukungan untuk kabinetnya turun di kisaran 25% tahun ini.