PBB Tegaskan Kebebasan Navigasi di Selat Hormuz, Respons Isu Tarif 20 Persen dari AS

HAMILTON, KANADA, ARAHKITA.COM – Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) kembali menegaskan pentingnya menjaga kebebasan navigasi di Selat Hormuz, salah satu jalur pelayaran paling strategis di dunia. Pernyataan ini muncul di tengah laporan bahwa Amerika Serikat berencana mengenakan biaya hingga 20 persen terhadap kapal-kapal yang melintasi kawasan tersebut. Isu ini menjadi sorotan karena muncul bersamaan dengan meningkatnya ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran. PBB menegaskan bahwa stabilitas jalur pelayaran internasional harus tetap menjadi prioritas.

Juru Bicara Sekretariat PBB, Stephane Dujarric, mengatakan Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres tetap memegang posisi yang konsisten terkait isu tersebut.

"Dia ingin melihat kebebasan navigasi di Selat Hormuz," ujar Dujarric dalam konferensi pers, Senin (13/7/2026).

• Baca juga:

  Indonesia Resmi Gantikan China sebagai Anggota Dewan Auditor PBB

Pernyataan itu disampaikan setelah muncul laporan mengenai rencana Amerika Serikat yang akan mengenakan biaya kepada kapal-kapal yang melintasi Selat Hormuz sebagai bagian dari kebijakan keamanan maritim.

Presiden Amerika Serikat Donald Trump sebelumnya menyatakan pemerintahannya tengah "memperbarui" blokade terhadap Iran. Ia juga menyebut kapal-kapal yang melintasi Selat Hormuz akan dikenai biaya sebagai kompensasi atas jaminan keselamatan yang diberikan Amerika Serikat.

• Baca juga:

  Negara Teluk Makin Kritis terhadap AS di Tengah Konflik Iran

Situasi tersebut berkembang setelah aksi saling serang terbaru antara Amerika Serikat dan Iran pada akhir pekan lalu, yang kembali memicu kekhawatiran terhadap keamanan kawasan Teluk.

Dalam kesempatan yang sama, Dujarric juga mengungkapkan bahwa pejabat yang memimpin Koordinator Khusus PBB untuk Lebanon, Jean Arnault, telah melakukan kunjungan pertamanya ke Iran dan bertemu dengan Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi.

• Baca juga:

  Iran Ajukan Syarat Pembukaan Selat Hormuz kepada AS

Menurut Dujarric, Arnault memaparkan berbagai upaya PBB dalam mendorong implementasi Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 1701 serta menjelaskan tantangan yang dihadapi dalam menjaga stabilitas Lebanon dikutip Antara.

Selain itu, Arnault juga meminta pandangan pemerintah Iran mengenai perkembangan situasi di Lebanon dan dukungan yang dapat diberikan negara-negara kawasan untuk mewujudkan perdamaian, menjaga kedaulatan, serta mempertahankan keutuhan wilayah Lebanon.

Pernyataan PBB ini menegaskan pentingnya menjaga jalur pelayaran internasional tetap terbuka di tengah meningkatnya dinamika geopolitik di Timur Tengah yang berpotensi memengaruhi perdagangan dan stabilitas global.