Transfer Tunai Jadi Andalan India Lawan Kemiskinan, tapi Membebani Anggaran Negara

JAKARTA, ARAHKITA.COM – India semakin mengandalkan program transfer tunai sebagai instrumen utama untuk membantu masyarakat miskin menghadapi tekanan ekonomi. Namun, di balik manfaatnya yang besar bagi jutaan warga, kebijakan ini mulai menimbulkan kekhawatiran karena membebani anggaran pemerintah pusat maupun negara bagian.

Saat ini, 17 dari 28 negara bagian India serta wilayah federal Delhi telah menjalankan program transfer tunai bulanan kepada masyarakat. Jumlah tersebut meningkat drastis dibandingkan tahun 2019, ketika hanya empat negara bagian yang memiliki program serupa.

Dilaporkan dan dikutip dari BBC, transfer tunai kini menjadi salah satu instrumen kesejahteraan sosial yang paling berkembang di India. Program ini terutama menyasar perempuan, petani, serta kelompok masyarakat rentan yang berisiko jatuh ke jurang kemiskinan ekstrem.

• Baca juga:

  Terungkap: Miliaran Rupiah Donasi Warga Biasa Jadi Tulang Punggung Amal di India

Data dari ProjectDEEP menunjukkan alokasi anggaran untuk berbagai program transfer tunai melonjak lebih dari 20 kali lipat dalam satu dekade terakhir. Jika pada 2015 nilainya masih di bawah 2 miliar dolar AS, kini jumlahnya mendekati 30 miliar dolar AS.

Nilai tersebut setara hampir 1 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) India dan menyerap lebih dari 10 persen total pengeluaran sektor sosial. Pertumbuhan anggaran bantuan tunai bahkan melampaui peningkatan dana untuk program ketahanan pangan dan penciptaan lapangan kerja yang selama ini menjadi andalan pemerintah.

Menjadi Penyangga Konsumsi Rumah Tangga

Berdasarkan laporan Crisil Intelligence, bantuan tunai bulanan yang diberikan berkisar antara 1.000 hingga 2.500 rupee per bulan, tergantung kebijakan masing-masing negara bagian.

Secara rata-rata, bantuan sebesar 1.500 rupee mampu menutupi sekitar 74 persen kebutuhan bulanan rumah tangga miskin di pedesaan dan 51 persen kebutuhan rumah tangga berpenghasilan rendah di perkotaan.

Karena itu, transfer tunai dinilai menjadi “penyangga baru” konsumsi rumah tangga India, terutama ketika masyarakat menghadapi tekanan inflasi, kenaikan harga energi, maupun dampak perubahan iklim seperti fenomena El Niño yang memengaruhi sektor pertanian.

Program ini juga mulai diperluas untuk menyasar generasi muda yang menganggur. Hampir 10 negara bagian, termasuk Bihar yang dikenal sebagai salah satu wilayah termiskin di India, telah meluncurkan bantuan tunai bagi pencari kerja muda dalam beberapa tahun terakhir.

“Pengangguran merupakan masalah besar di India, terutama dengan meningkatnya kecerdasan buatan (AI) dan dampak perubahan iklim yang membuat pendapatan masyarakat semakin tidak pasti,” kata Pankhuri Shah, salah satu pendiri ProjectDEEP.

Manfaat Besar, Risiko Fiskal Mengintai

Meski memberikan perlindungan sosial yang penting, program transfer tunai juga memunculkan kekhawatiran terkait keberlanjutan fiskal.

Survei Ekonomi India menyebut bantuan tunai sebagai salah satu faktor utama yang menekan keuangan negara bagian. Bahkan, sekitar setengah dari wilayah yang menjalankan program tersebut mengalami defisit pendapatan.

Data Crisil menunjukkan bahwa pada tahun fiskal 2026, pinjaman pasar bruto negara-negara bagian meningkat 15,2 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Angka ini bahkan tumbuh lebih cepat dibandingkan pinjaman pemerintah federal.

Menurut studi Axis Research pada 2025, sebagian besar pembiayaan program bantuan tunai berasal dari pengalihan anggaran sektor lain dan peningkatan defisit. Kondisi ini membuat ruang fiskal untuk pembangunan infrastruktur dan investasi produktif menjadi semakin terbatas.

Akibatnya, sejumlah ekonom mendorong pemerintah untuk melakukan evaluasi berkala agar bantuan tunai tetap efektif tanpa mengorbankan investasi jangka panjang yang dibutuhkan untuk pertumbuhan ekonomi.

Dari Bantuan Konsumsi ke Modal Usaha

Selain persoalan fiskal, para peneliti juga menyoroti lemahnya evaluasi terhadap dampak jangka panjang program transfer tunai.

Sebagian besar bantuan diberikan secara rutin tanpa batas waktu yang jelas. Dampaknya lebih banyak menjaga stabilitas konsumsi jangka pendek dibanding membantu masyarakat keluar dari kemiskinan secara berkelanjutan.

Karena itu, sejumlah eksperimen mulai dilakukan untuk melihat apakah bantuan tunai bisa diubah menjadi modal produktif.

Salah satu contoh datang dari ProjectDEEP yang sejak 2022 menyalurkan bantuan langsung kepada ribuan keluarga di berbagai desa miskin India. Program ini menguji efektivitas bantuan sekaligus (lump-sum) dibanding bantuan bulanan.

Hasilnya cukup menarik. Hampir 90 persen dana yang diterima keluarga digunakan untuk melunasi utang, meningkatkan kualitas hidup, serta membeli aset yang menghasilkan pendapatan.

Salah satu penerima manfaat bernama Shobha, warga desa Shelkui di Maharashtra, menggunakan bantuan tersebut untuk membeli mesin penggiling tepung kecil. Investasi sederhana itu tidak hanya menghemat biaya dan waktu, tetapi juga membuka sumber penghasilan tambahan bagi keluarganya.

Temuan ini memperkuat pandangan bahwa bantuan tunai dapat berfungsi sebagai modal awal yang mendorong investasi dan kewirausahaan, bukan sekadar menutup kebutuhan konsumsi sehari-hari.

Tidak Bisa Menggantikan Lapangan Kerja

Meski demikian, para ekonom mengingatkan bahwa bantuan tunai bukanlah solusi permanen.

Profesor Ekonomi Great Lakes Institute, Dr. Vidya Mahambare, menilai pemberian dana sekaligus dalam jumlah besar memiliki risiko penyalahgunaan dan membutuhkan sistem penargetan yang sangat akurat.

Menurutnya, prioritas utama pemerintah tetap harus menciptakan pertumbuhan ekonomi yang mampu membuka lapangan kerja dalam jumlah besar.

“Uang tunai dapat membantu menjaga konsumsi masyarakat, tetapi tidak bisa menggantikan pekerjaan. Ketika keluarga mulai bergantung pada transfer tunai, akan sangat sulit untuk menghentikannya,” ujarnya.

Dilema inilah yang kini dihadapi banyak negara bagian di India. Di satu sisi, bantuan tunai terbukti membantu masyarakat bertahan menghadapi tekanan ekonomi. Namun di sisi lain, semakin besar anggaran yang digelontorkan, semakin besar pula tantangan fiskal yang harus ditanggung pemerintah di masa depan.