Filipina Gagas Forum Penjaga Pantai ASEAN, Fokus pada Kerja Sama Maritim Regional

JAKARTA, ARAHKITA.COM – Filipina mengambil langkah strategis dalam memperkuat kerja sama maritim di Asia Tenggara dengan mengusulkan pembentukan ASEAN Coast Guard Forum (ACF) atau Forum Penjaga Pantai ASEAN.

Gagasan tersebut diprakarsai oleh Dinas Penjaga Pantai Filipina (Philippine Coast Guard/PCG) yang dipimpin Laksamana Ronnie Gil Gavan, sejalan dengan posisi Filipina sebagai ketua ASEAN tahun ini.

Dalam pernyataan resmi yang disampaikan PCG pada Jumat (5/6/2026), disebutkan bahwa kerangka acuan yang akan menjadi fondasi ACF telah disepakati dalam Pertemuan Tingkat Tinggi ke-5 ACF yang berlangsung pada 3–4 Mei 2026.

• Baca juga:

  Marcos Upayakan Tata Ulang Hubungan Filipina-China untuk Redakan Ketegangan

Kerangka tersebut mencakup berbagai aspek penting, mulai dari mandat organisasi, ruang lingkup kerja, struktur kelembagaan, hingga arah pengembangan forum di masa mendatang.

Menurut PCG, para peserta pertemuan juga menyepakati deklarasi bersama yang mendukung pembentukan serta pengakuan institusional ACF sebagai bagian dari mekanisme kerja sama regional ASEAN.

• Baca juga:

  Jepang Tegaskan Dukungan untuk Program Prioritas Presiden Prabowo

Selain itu, Filipina sebagai pemegang keketuaan ASEAN tahun 2026 diminta untuk membawa dokumen konsep dan deklarasi bersama tersebut ke tingkat Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN guna memperoleh dukungan lebih luas dari para pemimpin negara anggota.

Dukungan Pemimpin ASEAN

Inisiatif pembentukan ACF mendapat dorongan positif setelah para pemimpin ASEAN dalam KTT ASEAN ke-48 pada Mei lalu menyampaikan dukungan terhadap penguatan kerja sama maritim kawasan.

Dukungan tersebut tertuang dalam pernyataan bersama yang menekankan pentingnya kolaborasi antarnegara dalam menjaga stabilitas, keamanan, dan keselamatan perairan Asia Tenggara.

PCG menilai kemajuan yang dicapai dalam Pertemuan Tingkat Tinggi ke-5 ACF menjadi bukti komitmen kolektif negara-negara ASEAN untuk menciptakan tata kelola maritim yang aman, tertib, dan berbasis aturan.

“Perkembangan ini mencerminkan tekad bersama negara-negara ASEAN untuk mewujudkan kawasan maritim yang aman, terjamin, dan berlandaskan hukum internasional,” demikian isi pernyataan PCG.

Perkuat Koordinasi Penegakan Hukum Laut

Dalam pembahasannya, para delegasi juga menyepakati langkah awal menjadikan ACF sebagai badan yang berada di bawah Pertemuan Pejabat Senior ASEAN (Senior Officials Meeting/SOM) sebelum nantinya resmi diintegrasikan ke dalam struktur ASEAN.

Forum tersebut diharapkan menjadi wadah kolaborasi bagi lembaga penjaga pantai dan aparat penegakan hukum maritim di kawasan untuk meningkatkan koordinasi dalam menghadapi berbagai tantangan di laut.

Kerja sama yang akan dikembangkan mencakup pertukaran informasi, penguatan kapasitas sumber daya manusia, dialog kebijakan, hingga koordinasi operasional dalam menangani isu-isu maritim lintas negara.

Berbagai tantangan seperti kejahatan lintas batas, penyelundupan, perdagangan narkotika, perompakan, hingga keamanan jalur pelayaran menjadi fokus yang dinilai membutuhkan respons kolektif negara-negara ASEAN.

Dukungan Mitra Internasional

Pada pertemuan yang sama, delegasi dari negara-negara peserta turut mengusulkan sejumlah agenda kerja sama dan program kegiatan ACF ke depan.

Dukungan juga datang dari mitra internasional, termasuk Kantor Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Narkoba dan Kejahatan (UNODC) serta proyek Akademi Keamanan Maritim Korea-ASEAN yang dijalankan oleh Dinas Penjaga Pantai Korea.

Kehadiran mitra internasional tersebut diharapkan dapat memperkuat kapasitas negara-negara ASEAN dalam meningkatkan keamanan maritim sekaligus memperluas akses terhadap pelatihan, teknologi, dan pertukaran pengetahuan.

Pertemuan Tingkat Tinggi ke-5 ACF dihadiri oleh delegasi dari Brunei Darussalam, Kamboja, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Filipina, Singapura, Thailand, Timor-Leste, dan Vietnam.

Jika terealisasi, ASEAN Coast Guard Forum akan menjadi salah satu platform penting bagi negara-negara Asia Tenggara dalam membangun koordinasi yang lebih erat demi menjaga stabilitas dan keamanan kawasan maritim yang semakin strategis.