China Soroti Langkah Jepang Bentuk Badan Intelijen Baru, Bayang-Bayang Sejarah Kembali Muncul

JAKARTA, ARAHKITA.COM - Langkah Jepang membentuk dewan intelijen nasional baru memicu perhatian serius dari China. Pemerintah Beijing menilai kebijakan tersebut tidak bisa dilepaskan dari sejarah panjang badan intelijen Jepang pada masa perang dunia.

Parlemen Jepang pada Rabu (27/5/2026) resmi mengesahkan undang-undang pembentukan badan intelijen baru melalui pemungutan suara mayoritas. Kehadiran lembaga ini disebut sebagai upaya Tokyo memperkuat sistem intelijen nasional di tengah dinamika keamanan kawasan Asia Timur yang semakin kompleks.

Dewan intelijen nasional itu nantinya akan dipimpin langsung oleh Perdana Menteri Jepang. Sementara itu, biro intelijen nasional akan menjalankan fungsi operasional dan koordinasi lapangan.

• Baca juga:

  China Blokir Ekspor Barang Dwiguna ke Perusahaan Jepang, Isu Taiwan Jadi Pemicu

Dengan struktur baru tersebut, Jepang akan menyatukan berbagai fungsi intelijen yang sebelumnya berjalan terpisah di bawah satu komando terpadu. Pemerintah Jepang menilai sistem ini akan membuat pengambilan keputusan strategis menjadi lebih cepat dan efektif.

Namun, kebijakan itu justru menimbulkan kekhawatiran dari China.

• Baca juga:

  Sanae Takaichi Bubarkan Majelis Rendah, Jepang Siap Pemilu Kilat 8 Februari

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China, Mao Ning, mengatakan Beijing mencermati perkembangan tersebut karena memicu kontroversi dan keraguan, baik di dalam Jepang maupun di tingkat internasional.

Menurut Mao Ning, sejarah badan intelijen Jepang pada masa lalu masih meninggalkan luka mendalam bagi banyak negara di Asia.

• Baca juga:

  Jepang Bersiap Pilih Perdana Menteri Baru: Sanae Takaichi Hadapi Ujian Terberat dalam Karier Politiknya

“Secara historis, badan-badan intelijen Jepang membantu meletakkan dasar bagi militerisme Jepang dan perang agresinya, serta melakukan tak terhitung kejahatan terhadap negara-negara tetangga di Asia dan rakyat Jepang sendiri,” ujar Mao Ning seperti dikutip Antara dari kantor berita Xinhua.

Pernyataan itu sekaligus menjadi sinyal bahwa isu sejarah masih menjadi faktor sensitif dalam hubungan China dan Jepang hingga saat ini.

Beijing juga meminta pemerintah Jepang tidak melupakan pelajaran sejarah saat mengambil kebijakan strategis, terutama yang berkaitan dengan keamanan dan intelijen negara.

Mao Ning mendesak para pemimpin Jepang untuk bertindak hati-hati agar tidak memunculkan kekhawatiran baru di kawasan Asia.

Pembentukan dewan intelijen nasional ini diperkirakan akan menjadi salah satu isu yang terus dipantau negara-negara di kawasan, mengingat hubungan geopolitik Asia Timur saat ini masih diwarnai ketegangan keamanan dan rivalitas pengaruh antara China, Jepang, dan sekutunya.