Malaysia Kaji Kebijakan WFH untuk Pegawai Pemerintah di Tengah Tekanan Geopolitik Global

KUALA LUMPUR, ARAHKITA.COM – Pemerintah Malaysia tengah mengkaji kemungkinan penerapan kebijakan bekerja dari rumah atau Work From Home (WFH) bagi pegawai sektor publik. Langkah ini dipertimbangkan sebagai bagian dari strategi efisiensi menghadapi ketidakpastian geopolitik global.

Menteri Komunikasi Malaysia Fahmi Fadzil mengatakan bahwa Perdana Menteri Anwar Ibrahim telah meminta kementerian terkait untuk meninjau opsi tersebut secara serius.

Menurut Fahmi, kajian ini bertujuan memastikan kebijakan kerja fleksibel dapat diterapkan secara efektif di lingkungan pemerintahan tanpa mengganggu pelayanan publik.

“Perdana Menteri meminta proposal mengenai WFH ditinjau kembali agar selaras dengan kebutuhan sektor publik,” kata Fahmi, yang juga menjabat sebagai juru bicara pemerintah Malaysia, dalam keterangan di Kuala Lumpur, Sabtu (14/3/2026).

Selain menelaah kemungkinan penerapan WFH, pemerintah juga meminta seluruh kementerian dan lembaga negara untuk menyerap aspirasi dari pelaku industri serta mitra di masing-masing sektor. Hal ini penting untuk memahami dampak konflik global, khususnya di kawasan Timur Tengah, terhadap perekonomian Malaysia.

Upaya Penghematan Anggaran Negara

Di tengah situasi global yang tidak menentu, Malaysia juga mulai menerapkan berbagai langkah penghematan belanja negara.Beberapa kebijakan yang dipertimbangkan antara lain meniadakan tradisi gelar griya atau open house Idul Fitri yang biasanya digelar oleh kementerian, lembaga pemerintah, maupun perusahaan milik negara atau Government-Linked Company (GLC).

Selain itu, pemerintah juga berencana membatasi kunjungan luar negeri anggota kabinet sebagai bagian dari upaya mengendalikan pengeluaran negara.

Langkah-langkah ini diambil sebagai bentuk kewaspadaan terhadap dampak ekonomi dari perkembangan geopolitik global.

Antisipasi Dampak Geopolitik

Perdana Menteri Anwar Ibrahim sebelumnya menegaskan bahwa Malaysia tidak sepenuhnya kebal terhadap gejolak internasional.Menurutnya, konflik global dapat memicu berbagai tekanan ekonomi, mulai dari kenaikan biaya transportasi, meningkatnya harga barang, hingga risiko terhadap stabilitas ekonomi nasional.

Meski demikian, pemerintah Malaysia berkomitmen menjaga daya beli masyarakat. Salah satu langkah yang dipertahankan adalah menjaga harga BBM jenis RON 95 tetap berada di angka 1,99 ringgit per liter atau sekitar Rp8.500, meskipun harga minyak dunia mengalami kenaikan.

Anwar menegaskan pemerintah akan terus memantau perkembangan situasi global secara ketat dan siap mengambil langkah tambahan jika diperlukan.

“Kami akan memastikan stabilitas ekonomi negara tetap terjaga sekaligus melindungi kesejahteraan rakyat,” ujarnya dikutip Antara.

Jika kajian ini disetujui, kebijakan WFH bagi pegawai pemerintah Malaysia berpotensi menjadi salah satu strategi baru dalam menjaga efisiensi anggaran sekaligus meningkatkan fleksibilitas kerja di sektor publik.