Loading
Ketua Parlemen Iran, Mohammad Bagher Ghalibaf. (X Z Operation)
TEHERAN, ARAHKITA.COM – Ketegangan di Timur Tengah belum menunjukkan tanda mereda. Iran menegaskan tidak akan menyetujui gencatan senjata sebelum pihak yang dianggap sebagai agresor mendapat “pelajaran” agar tidak lagi melakukan serangan militer terhadap negara tersebut.
Pernyataan itu disampaikan Ketua Parlemen Iran, Mohammad Bagher Ghalibaf, pada Selasa (10/3/2026). Ia menegaskan bahwa Iran tidak berniat menghentikan perlawanan jika serangan terhadap negaranya masih terus terjadi.
Melalui unggahan di platform media sosial X, Ghalibaf mengatakan bahwa Iran ingin memastikan pihak yang menyerang memahami konsekuensi dari tindakan militernya.
“Kami secara tegas tidak menginginkan gencatan senjata. Kami yakin agresor harus ‘ditampar’ agar belajar dari kesalahannya dan tidak lagi memikirkan untuk menyerang Iran yang kami cintai,” tulisnya.
Menurut Ghalibaf, Iran juga ingin memutus pola konflik yang selama ini kerap terjadi, yakni siklus perang, negosiasi, gencatan senjata, lalu kembali berperang.
Serangan dan Balasan Militer
Ketegangan meningkat setelah pada 28 Februari lalu Amerika Serikat dan Israel melancarkan serangan terhadap sejumlah target di Iran, termasuk wilayah ibu kota Teheran. Serangan tersebut dilaporkan menimbulkan kerusakan dan korban di kalangan sipil.
Iran kemudian membalas dengan meluncurkan serangan terhadap wilayah Israel serta beberapa fasilitas militer Amerika Serikat di kawasan Timur Tengah.
Di awal operasi militer, Amerika Serikat dan Israel menyatakan bahwa serangan tersebut bersifat preemptive atau pencegahan dini terhadap ancaman yang mereka nilai berasal dari program nuklir Iran.
Namun dalam perkembangan berikutnya, kedua negara itu memperjelas bahwa operasi militer juga bertujuan untuk mendorong perubahan kekuasaan di Iran.
Iran Berkabung Nasional
Konflik tersebut juga menimbulkan dampak besar di dalam negeri Iran. Pemimpin Tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, dilaporkan tewas pada hari pertama operasi militer yang dilancarkan oleh Amerika Serikat dan Israel.
Pemerintah Republik Islam Iran kemudian menetapkan masa berkabung nasional selama 40 hari sebagai bentuk penghormatan terhadap pemimpin tertinggi negara tersebut.
Situasi ini membuat ketegangan geopolitik di Timur Tengah semakin meningkat dan memicu kekhawatiran dunia internasional terhadap potensi konflik yang lebih luas.