Serangan AS ke Iran Tuai Kritik Keras, Demokrat Sebut Trump Langgar Konstitusi

WASHINGTON, ARAHKITA.COM — Keputusan Presiden Amerika Serikat Donald Trump melancarkan serangan militer besar-besaran terhadap Iran memicu gelombang kecaman dari Partai Demokrat. Sejumlah anggota parlemen menilai langkah tersebut dilakukan tanpa otorisasi Kongres dan berpotensi melanggar Konstitusi AS.

Para legislator Demokrat memperingatkan bahwa operasi militer ini bukan hanya berisiko secara geopolitik, tetapi juga menimbulkan persoalan hukum dan konstitusional yang serius.

Senator Mark Warner, Wakil Ketua Komite Intelijen Senat, menyoroti pernyataan Trump sendiri yang menyebut bahwa “para pahlawan Amerika mungkin akan gugur” dalam operasi tersebut. Menurut Warner, risiko sebesar itu seharusnya menuntut pengawasan dan pertanggungjawaban maksimal dari Kongres.

• Baca juga:

  Iran Ancam Balas AS Usai Serangan ke PLTN Darkhovin, Ketegangan Kembali Memanas

“Konstitusi sangat jelas. Keputusan membawa bangsa ini ke dalam perang berada di tangan Kongres,” tegas Warner. Ia menilai peluncuran operasi militer skala besar—terlebih tanpa ancaman langsung terhadap AS—tidak bisa dibenarkan secara hukum.

Nada kritik serupa disampaikan Senator senior Tim Kaine. Ia menyebut serangan tersebut sebagai “kesalahan kolosal” dan mendesak Kongres segera kembali bersidang untuk menentukan apakah serangan terhadap Iran akan diberi mandat resmi atau justru dibatasi.

• Baca juga:

  AS dan Iran Teken MoU Secara Elektronik untuk Akhiri Perang, Kesepakatan Resmi Dijadwalkan di Swiss

“Rakyat Amerika menginginkan harga yang lebih rendah, bukan perang baru—terutama perang yang tidak diotorisasi Kongres dan tidak memiliki tujuan yang jelas,” kata Kaine.

Sementara itu, Senator Ruben Gallego mengingatkan bahwa rakyat AS tidak seharusnya menanggung risiko terbesar demi perubahan rezim dan perang yang belum pernah dijelaskan secara terbuka kepada publik.

• Baca juga:

  Trump Perketat Syarat Perdamaian dengan Iran, Teheran Diminta Segera Beri Jawaban

Dari DPR, Pemimpin Minoritas Hakeem Jeffries menegaskan bahwa Trump gagal memenuhi kewajiban konstitusionalnya. Menurut Jeffries, presiden hanya boleh menggunakan kekuatan militer tanpa izin Kongres dalam kondisi yang benar-benar mendesak.

Ia juga memperingatkan bahwa operasi militer ini berpotensi menempatkan pasukan AS dalam posisi rentan terhadap aksi balasan Iran.

Kritik semakin tajam datang dari anggota DPR Jim Himes, tokoh Demokrat senior di Komite Intelijen DPR. Ia menyebut serangan ini sebagai “perang pilihan sendiri” tanpa strategi akhir yang jelas.

Himes bahkan mengaku telah menyampaikan langsung kepada Menteri Luar Negeri Marco Rubio bahwa intervensi militer di Timur Tengah hampir tidak pernah berakhir baik bagi AS. “Tampaknya Presiden Trump belum belajar dari sejarah,” ujarnya dikutip Antara.

Menurut laporan Associated Press, Rubio sempat menghubungi sejumlah pimpinan Kongres sebelum serangan dilakukan. Namun, pemberitahuan itu disebut tidak menjelaskan skala operasi maupun tujuan strategisnya.

Kantor Senator Jack Reed, Ketua Demokrat di Komite Angkatan Bersenjata Senat, bahkan menyatakan tidak menerima pengarahan apa pun. Reed menegaskan bahwa Kongres tidak mendapatkan informasi intelijen yang memadai untuk membenarkan operasi militer tersebut.

Menariknya, kritik tidak hanya datang dari Demokrat. Anggota DPR Partai Republik Thomas Massie turut menyebut serangan ke Iran sebagai tindakan perang tanpa otorisasi Kongres.

Perdebatan ini kian memperuncing ketegangan politik di Washington, sekaligus membuka kembali diskusi lama soal batas kewenangan presiden AS dalam mengerahkan kekuatan militer tanpa persetujuan legislatif.