Serangan besar-besaran AS ke Iran picu banyak pertanyaan. (Xinhua/Antaranews)
WASHINGTON, ARAHKITA.COM — Dunia internasional kembali dibuat tegang. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan bahwa militer AS melancarkan kampanye militer berskala besar terhadap Iran pada Sabtu (28/2) dini hari waktu setempat.
Pengumuman itu disampaikan Trump melalui pidato video berdurasi sekitar delapan menit dari kediamannya di Mar-a-Lago, Florida. Sejak saat itu, satu pertanyaan besar langsung mengemuka: apakah ini murni operasi militer terbatas, atau langkah awal menuju perubahan rezim di Iran?
Dalam pidatonya, Trump menyatakan bahwa serangan tersebut bertujuan menghancurkan industri rudal Iran, melumpuhkan kekuatan angkatan lautnya, serta mencegah Teheran memiliki senjata nuklir. Ia juga menyebut operasi ini menargetkan kelompok-kelompok bersenjata yang didukung Iran di berbagai wilayah Timur Tengah.
Namun pernyataan Trump tak berhenti di situ. Ia secara terbuka menyerukan anggota Korps Garda Revolusi Islam, militer, dan kepolisian Iran untuk meletakkan senjata dengan imbalan kekebalan hukum. Bahkan, Trump mengajak rakyat Iran untuk “mengambil alih pemerintahan” setelah operasi militer berakhir—sebuah kalimat yang oleh banyak analis dibaca sebagai sinyal tersirat dorongan perubahan rezim.
Trump kembali mengulang klaim lama bahwa Iran sedang mengembangkan rudal jarak jauh yang mampu menjangkau daratan Amerika Serikat. Klaim ini langsung menuai sorotan. Sejumlah media AS, mengutip pejabat intelijen, melaporkan tidak ada bukti kuat yang mendukung pernyataan tersebut.
Menurut laporan The New York Times, penilaian Badan Intelijen Pertahanan pada 2025 menyimpulkan Iran belum mengambil keputusan untuk mengembangkan rudal balistik antarbenua.
Dalam wawancara singkat dengan The Washington Post, Trump mengatakan ia berharap warisan dari serangan ini adalah “kebebasan bagi rakyat Iran” dan “sebuah negara yang aman”. Meski demikian, editorial The New York Times menilai pendekatan Trump terhadap Iran ceroboh dan tidak memiliki tujuan yang terdefinisi jelas.
Baca juga:
Iran Ancam Balas AS Jika Ganggu Prosesi Pemakaman Ali Khamenei, Tegaskan Siap Merespons AgresiOperasi Epic Fury dan Eskalasi Militer
Pentagon menamai operasi ini Operation Epic Fury. Menurut para pejabat AS, operasi tersebut bisa berlangsung selama beberapa hari hingga beberapa pekan, dan skalanya disebut melampaui serangan gabungan AS–Israel selama 12 hari pada Juni 2025.
Gelombang awal serangan dimulai Sabtu dini hari. Puluhan pesawat tempur dikerahkan dari pangkalan militer AS di Timur Tengah dan dari kapal induk di perairan regional. Sasaran awal meliputi situs peluncuran rudal dan berbagai fasilitas militer Iran di sejumlah wilayah.
Video yang diverifikasi oleh The New York Times memperlihatkan ledakan di pusat Teheran, tak jauh dari kompleks kepresidenan, Dewan Keamanan Nasional Tertinggi, serta area sekitar Kementerian Intelijen. CNN, mengutip sumber keamanan Israel, melaporkan bahwa sejumlah pejabat tinggi Iran termasuk dalam daftar target.
Serangan AS juga tidak sepenuhnya terbatas di wilayah Iran. Sebuah pangkalan milisi sekutu Iran di Irak dilaporkan ikut diserang. Sebagai balasan, Iran melancarkan serangan terhadap target Israel dan fasilitas AS di berbagai titik kawasan.
Situasi ini memaksa beberapa kedutaan besar AS di Timur Tengah menginstruksikan stafnya untuk berlindung di tempat.
Menurut laporan CNN, Pentagon menyiapkan skema serangan bertahap dengan opsi deeskalasi. Setiap putaran operasi diperkirakan berlangsung satu hingga dua hari, disertai jeda untuk evaluasi dampak dan penyesuaian strategi.
Pemerintahan Trump juga disebut melakukan pengerahan militer terbesar di Timur Tengah sejak Perang Irak 2003, dengan menempatkan dua kapal induk dan sejumlah kapal perusak. Meski begitu, pejabat senior AS—termasuk Wakil Presiden JD Vance—menegaskan tidak akan ada pengerahan pasukan darat ke wilayah Iran.
Kongres Terbelah, Otorisasi Dipertanyakan
Reaksi di Capitol Hill muncul cepat dan terbelah. Senator Republik Roger Wicker, Ketua Komite Angkatan Bersenjata Senat, menyatakan dukungannya terhadap operasi tersebut dan menyebutnya penting demi melindungi kepentingan Amerika.
Sebaliknya, Senator Demokrat Jack Reed menilai pemerintahan Trump gagal memberikan pengarahan dan informasi intelijen yang memadai kepada Kongres sebelum serangan dilakukan. Ia menyoroti minimnya penjelasan Trump terkait tujuan operasi, bahkan dalam Pidato Kenegaraan terpanjang sepanjang sejarah AS dilansir Antara.
Senator Demokrat dari Arizona, Ruben Gallego—mantan marinir yang pernah bertugas di Irak—menyatakan bahwa rakyat Amerika tidak seharusnya menanggung risiko besar demi perang dan perubahan rezim yang belum dijelaskan secara terbuka.
Kritik paling tajam datang dari anggota DPR Partai Republik asal Kentucky, Thomas Massie, yang menyebut serangan ini sebagai tindakan perang tanpa otorisasi Kongres.