Untuk Pertama Kalinya, Ibu Negara AS Pimpin Sidang Dewan Keamanan PBB

JAKARTA, ARAHKITA.COM – Melania Trump bersiap mencatat sejarah diplomasi global. Untuk pertama kalinya, seorang ibu negara Amerika Serikat akan memimpin rapat Dewan Keamanan PBB, sebuah momen simbolik yang langsung menyita perhatian dunia internasional.

Pertemuan tersebut dijadwalkan berlangsung pada Senin (2/3/2026) sore waktu setempat. Dalam agenda itu, Melania Trump akan duduk sebagai presiden sidang, menandai tonggak baru dalam peran ibu negara AS di forum keamanan tertinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa. Informasi ini disampaikan oleh juru bicara PBB, Stephane Dujarric.

Amerika Serikat saat ini memegang jabatan presiden bergilir Dewan Keamanan PBB untuk bulan Maret. Kantor Trump menyatakan, pertemuan tersebut akan menyoroti pentingnya pendidikan sebagai fondasi toleransi dan perdamaian dunia—tema yang selama ini menjadi perhatian khusus Melania Trump.

• Baca juga:

  Trump Dievakuasi dari Acara Gedung Putih Usai Insiden Keamanan, Tamu Sempat Panik

Isu perlindungan anak di wilayah konflik memang kerap disuarakan Melania. Ia bahkan pernah menulis surat kepada Presiden Rusia Vladimir Putin menjelang pertemuan puncak dengan Donald Trump. Upaya itu, sebagaimana dilaporkan dan dikutip dari The Independent, disebut turut mendorong reunifikasi anak-anak korban konflik Rusia–Ukraina dengan keluarga mereka.

Namun, momentum bersejarah ini berlangsung di tengah sikap kritis pemerintahan Trump terhadap Perserikatan Bangsa-Bangsa. Presiden Trump berulang kali menilai organisasi beranggotakan 193 negara tersebut belum bekerja maksimal. Dalam beberapa tahun terakhir, AS bahkan menarik diri dari sejumlah badan PBB seperti Organisasi Kesehatan Dunia dan UNESCO, serta memangkas pendanaan untuk beberapa program lainnya.

• Baca juga:

  Swedia Ogah Gabung Dewan Perdamaian Gaza Versi Trump, Ini Alasannya

Masalah keuangan PBB juga menjadi sorotan. Amerika Serikat tercatat masih menunggak miliaran dolar iuran. Hingga awal tahun ini, pemerintahan Trump belum membayarkan kontribusi wajib untuk anggaran operasional reguler PBB tahun 2025. Dari total hampir 4 miliar dolar AS yang terutang, baru sekitar 160 juta dolar atau sekitar 4 persen yang dibayarkan, termasuk untuk misi perdamaian.

Situasi ini mendorong Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mengeluarkan peringatan keras. Ia menyebut PBB berisiko mengalami “keruntuhan keuangan” jika sistem pendanaan tidak direformasi dan negara-negara anggota tidak segera melunasi kewajibannya—peringatan yang secara luas dianggap ditujukan kepada Amerika Serikat.

• Baca juga:

  Serangan Pengecut Teroris di Iran, Dewan Keamanan PBB Kutuk Keras

Di sisi lain, sejumlah sekutu AS juga menyuarakan kekhawatiran terkait ambisi Trump membentuk “Dewan Perdamaian” versinya sendiri, yang dinilai berpotensi mengintervensi konflik global di luar Gaza dan mengesampingkan peran Dewan Keamanan PBB.

Menanggapi kritik tersebut, Trump menegaskan komitmennya untuk memastikan PBB tetap berfungsi. Ia bahkan menyatakan keyakinannya bahwa organisasi tersebut suatu hari akan mampu mencapai potensi terbaiknya. “Suatu hari nanti saya tidak akan berada di sini, tetapi Perserikatan Bangsa-Bangsa akan tetap ada,” ujarnya.

Terkait peran Melania Trump, Dujarric menyebut kehadirannya sebagai sinyal kuat tentang pentingnya Dewan Keamanan dan isu yang diangkat Amerika Serikat. Sesuai tradisi, negara pemegang presidensi bulanan berhak menentukan tema pertemuan utama.

Untuk sidang kali ini, PBB mengonfirmasi bahwa pejabat urusan politik, Rosemary DiCarlo, akan memberikan pengarahan atas nama sekretaris jenderal. Pertemuan tersebut secara resmi mengusung judul “Anak-anak, Teknologi, dan Pendidikan dalam Konflik”.