Mandat Harus Tegas, Marty Ingatkan Risiko Keterlibatan RI di ISF

JAKARTA, ARAHKITA.COM – Mantan Menteri Luar Negeri RI periode 2009–2014, Marty Natalegawa, mengingatkan pemerintah Indonesia agar menetapkan mandat yang benar-benar jelas sebelum mengerahkan sekitar 8.000 personel militer ke Pasukan Stabilisasi Internasional atau International Stabilization Force (ISF).

Menurut Marty, kejelasan mandat menjadi faktor krusial karena akan menentukan peran sekaligus tingkat risiko yang dihadapi prajurit Indonesia di lapangan. Ia menegaskan, ada perbedaan besar antara misi penjaga perdamaian dengan mandat yang lebih aktif dan ofensif.

“Mandatnya harus jelas terlebih dahulu. Apakah sebagai peacekeeper, atau justru menjalankan tugas yang lebih aktif seperti melucuti kelompok bersenjata. Kalau yang kedua, tentu risikonya jauh berbeda,” ujar Marty usai diskusi publik di Jakarta, Rabu (25/2/2026).

• Baca juga:

  Indonesia Dipandang Perlu Proaktif dalam Dinamika Hubungan China-AS

Marty menilai langkah Indonesia bergabung dalam ISF tergolong tidak lazim. Selama ini, Indonesia lebih sering mengirim pasukan pemelihara perdamaian di bawah payung Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Meski demikian, ia meyakini keputusan tersebut bukan diambil secara terburu-buru.

“Saya percaya pemerintah sudah mempertimbangkan ini secara matang, insyaAllah,” katanya dikutip Antara.

• Baca juga:

  Indonesia Kunci Komitmen Investasi Hijau Rp278 Triliun di ISF 2025, Dorong Transisi Menuju Ekonomi Rendah Karbon

Selain ISF, Marty juga menyoroti keterlibatan Indonesia dalam Board of Peace (BoP). Ia melihat BoP dari dua sisi. Pertama, secara kelembagaan, BoP tidak hanya berkaitan dengan konflik Gaza, tetapi juga dirancang untuk menangani berbagai konflik internasional.

Namun, Marty mengingatkan bahwa peran pimpinan BoP sangat menonjol secara personal. Hal ini, menurutnya, perlu dicermati agar posisi Indonesia tetap jelas dan tidak terjebak pada kepentingan individu tertentu.

• Baca juga:

  CSIS: Keterlibatan RI di Gaza Harus Sejalan dengan Solusi Dua Negara

Kedua, dalam konteks Palestina dan Gaza, Marty menegaskan bahwa tujuan utama Indonesia tetap harus mengarah pada perbaikan kondisi rakyat Palestina dan mendorong terwujudnya solusi dua negara. Ia mempertanyakan apakah BoP benar-benar menjadi instrumen efektif menuju perdamaian, serta mengingatkan agar lembaga tersebut tidak berjalan di luar prinsip dan kerangka Dewan Keamanan PBB.

Meski menyimpan sejumlah catatan kritis, Marty optimistis Indonesia tidak akan bersikap pasif. Ia menilai rekam jejak diplomasi Indonesia menunjukkan peran aktif dalam memengaruhi arah pembahasan di berbagai forum internasional.

“Indonesia biasanya tidak sekadar hadir sebagai anggota, tetapi juga ikut membentuk dan mempengaruhi diskusi,” tutupnya.