Terima Suap Ratusan Miliar, Eks Menteri Kehakiman China Dipenjara Seumur Hidup

BEIJING, ARAHKITA.COM – Pengadilan Rakyat Menengah Kota Xiamen, Provinsi Fujian, menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup kepada mantan Menteri Kehakiman China, Tang Yijun. Putusan itu diambil setelah ia terbukti menerima suap senilai 137 juta yuan atau sekitar Rp330 miliar dalam rentang jabatan yang diembannya sejak 2006 hingga 2022.

Dalam persidangan terungkap bahwa Tang menyalahgunakan kewenangan ketika menjabat sebagai Gubernur Provinsi Liaoning pada 2017–2020 dan kemudian sebagai Menteri Kehakiman pada 2020–2023. Ia menggunakan pengaruh politiknya untuk mengatur berbagai kepentingan bisnis dan birokrasi, mulai dari penawaran saham perdana perusahaan, pembelian kembali lahan, pengurusan pinjaman bank, hingga intervensi dalam penanganan perkara hukum.

Sebagai imbalan atas bantuan tersebut, Tang menerima aliran dana dari sejumlah pihak. Praktik itu berlangsung sistematis dan melibatkan banyak individu maupun institusi. Pengadilan menilai perbuatannya termasuk kategori suap dengan jumlah “sangat besar” dan menimbulkan kerugian luar biasa bagi negara serta masyarakat.Majelis hakim tidak hanya menjatuhkan vonis penjara seumur hidup, tetapi juga mencabut hak politik Tang dan memerintahkan penyitaan seluruh asetnya untuk negara. Jika masih terdapat hasil korupsi yang belum terlacak, aparat penegak hukum akan terus mengejar hingga tuntas.

Meski demikian, pengadilan mempertimbangkan beberapa faktor yang meringankan. Tang mengakui seluruh perbuatannya, secara sukarela mengungkap praktik suap lain yang sebelumnya belum diketahui penyidik, serta mengembalikan sebagian besar uang hasil kejahatan.

Tang Yijun lahir di Provinsi Shandong dan memulai karier birokrasi sejak 1977. Ia bergabung dengan Partai Komunis China pada 1985 dan meniti karier panjang di Provinsi Zhejiang. Di sana ia pernah menduduki berbagai posisi strategis, termasuk Wakil Sekretaris Komite Kota Ningbo dan Sekretaris Komisi Disiplin Kota dikutip Antara.

Pada awal 2017, Tang dipindahkan ke Liaoning dan menjabat Wakil Sekretaris Komite Partai sekaligus Gubernur. Tiga tahun kemudian ia ditarik ke Beijing untuk memimpin Kementerian Kehakiman. Kariernya sempat kembali menanjak ketika pada 2023 ia terpilih sebagai Ketua Komite Provinsi Jiangxi dari Majelis Konsultatif Politik Rakyat China.

Namun perjalanan politik itu runtuh pada April 2024 setelah otoritas antikorupsi meluncurkan penyelidikan atas dugaan pelanggaran disiplin partai dan hukum negara. Enam bulan berselang, ia resmi dipecat dari keanggotaan partai serta diberhentikan dari seluruh jabatan publik.

Pada Februari 2025, jaksa mendakwanya dengan tuduhan suap, dan sidang terbuka digelar pada September tahun yang sama. Putusan terbaru menegaskan sikap tegas pemerintah China dalam membersihkan pejabat tinggi yang terlibat korupsi, sekaligus menjadi peringatan bagi elite politik lainnya.