-
-
-
Loading
Loading
Ilustrasi - Matahari terbenam dilihat dari tempat penampungan sementara bagi pengungsi di Kota Khan Yunis, Jalur Gaza selatan, pada 31 Desember 2025. (ANTARA/Xinhua/Rizek Abdeljawad.)
JAKARTA, ARAHKITA.COM – Keputusan Indonesia bergabung dalam Dewan Perdamaian untuk pemulihan Gaza disebut sebagai langkah strategis untuk memastikan proses rekonstruksi berjalan dalam koridor multilateral dan berbasis kemanusiaan. Pemerintah menegaskan, keikutsertaan ini sama sekali tidak mengubah posisi prinsip Indonesia terhadap perjuangan Palestina.
Kementerian Luar Negeri RI menyampaikan bahwa kehadiran Indonesia justru dimaksudkan untuk menjaga agar pemulihan Gaza tidak keluar dari kesepakatan internasional yang telah ada, termasuk komitmen terhadap solusi dua negara.
Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Yvonne Mewengkang, mengatakan Indonesia ingin memastikan rekonstruksi Gaza tetap berpijak pada pendekatan kolektif dunia internasional, bukan agenda sepihak.
“Kehadiran Indonesia justru untuk memastikan bahwa proses pemulihan Gaza tetap berjalan dalam koridor multilateral,” ujar Yvonne, Rabu (28/1/2026).
Ia menambahkan, Indonesia juga mendorong agar seluruh langkah pemulihan Gaza berorientasi pada kepentingan kemanusiaan dan masa depan rakyat Palestina, tanpa mengaburkan tujuan utama perdamaian yang adil dan berkelanjutan.
Yvonne menyoroti bahwa Indonesia bukan satu-satunya negara dengan mayoritas Muslim yang terlibat. Sejumlah anggota Organisasi Kerja Sama Islam seperti Arab Saudi, Mesir, Qatar, Turki, dan Pakistan juga bergabung dalam Dewan Perdamaian tersebut.
“Negara-negara ini sama-sama memiliki kepedulian dan komitmen kuat terhadap masa depan Palestina,” ujarnya dikutip Antara.
Keikutsertaan Indonesia secara resmi ditandai dengan penandatanganan Piagam Dewan Perdamaian oleh Presiden Prabowo Subianto, yang didampingi Presiden Amerika Serikat Donald Trump, di sela agenda World Economic Forum 2026 di Davos, Swiss, pada 22 Januari lalu.
Dalam pernyataannya, Prabowo menyebut Dewan Perdamaian Gaza sebagai peluang bersejarah untuk mendorong terciptanya perdamaian di wilayah yang hancur akibat konflik berkepanjangan. Ia menegaskan Indonesia siap berkontribusi aktif demi kepentingan rakyat Palestina.
Sementara itu, Menteri Luar Negeri RI Sugiono menilai langkah Indonesia sebagai tindakan konkret dan realistis yang dapat ditempuh bersama negara lain agar Dewan Perdamaian tetap berjalan sesuai mandat utamanya.
Menanggapi isu permintaan dana keanggotaan sebesar 1 miliar dolar AS yang disebut-sebut diajukan Presiden Trump, Sugiono menegaskan tidak ada kewajiban bagi negara anggota untuk membayar kontribusi tersebut.
“Negara yang diundang dapat menjadi anggota Dewan Perdamaian selama tiga tahun. Jika ada yang berkontribusi dana, itu berarti statusnya permanen,” jelas Sugiono.Namun, hingga kini pemerintah belum memastikan apakah Indonesia akan memberikan kontribusi finansial dalam mekanisme Dewan Perdamaian tersebut.
