Loading
Emosi memuncak di Eropa menyusul ancaman militer Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump dan sikapnya yang meremehkan kontribusi pasukan sekutu di Afghanistan. ANTARA/Xinhua.
WASHINGTON, ARAHKITA.COM – Hubungan Amerika Serikat dengan sekutu-sekutunya di Eropa kembali memanas. Pernyataan Presiden AS Donald Trump yang meremehkan kontribusi pasukan sekutu di Afghanistan serta membuka peluang ancaman militer, memicu gelombang kemarahan di kalangan pemimpin Uni Eropa.Kontroversi bermula dari wawancara Trump dengan Fox News di sela Forum Ekonomi Dunia di Davos, Swiss, Kamis (22/1/2026).
Dalam pernyataannya, Trump mempertanyakan loyalitas negara-negara anggota NATO, bahkan menyiratkan bahwa AS tidak benar-benar membutuhkan bantuan mereka.
Trump menyebut kontribusi pasukan sekutu di Afghanistan tidak signifikan dan cenderung berada “di belakang garis depan”. Ucapan ini langsung menyulut reaksi keras dari Eropa, terutama negara-negara yang kehilangan prajurit dalam konflik tersebut.
Perdana Menteri Inggris Keir Starmer menyebut pernyataan Trump sebagai “menyinggung dan benar-benar mengerikan”, mengingat banyaknya korban dari pihak militer Inggris dalam perang yang dipimpin AS. Nada serupa datang dari Perdana Menteri Polandia Donald Tusk, yang mengingatkan bahwa negaranya juga menanggung kehilangan besar di Afghanistan.
Ketegangan ini semakin kompleks karena bersamaan dengan polemik soal Greenland. Trump sebelumnya menyatakan bahwa opsi militer bisa dipertimbangkan untuk mengakuisisi pulau strategis tersebut—wilayah otonom yang berada di bawah Kerajaan Denmark. Pernyataan itu langsung ditolak mentah-mentah oleh Perdana Menteri Denmark Mette Frederiksen, yang menegaskan bahwa kedaulatan negaranya tidak bisa dinegosiasikan.
Meski Trump kemudian mengklaim telah mencapai “kerangka kerja kesepakatan” dengan NATO terkait masa depan Greenland, para pemimpin Eropa menilai retorika tersebut berbahaya. Presiden Prancis Emmanuel Macron bahkan menyebut tekanan ekonomi dan tarif yang digunakan AS sebagai bentuk ancaman terhadap kedaulatan Eropa, saat berbicara di World Economic Forum.
Kepala kebijakan luar negeri Uni Eropa, Kaja Kallas, mengakui bahwa hubungan trans-Atlantik mengalami guncangan serius dalam sepekan terakhir. Mantan Presiden Dewan Eropa Charles Michel bahkan menyebut hubungan AS–Eropa “sebagaimana dikenal selama puluhan tahun kini telah mati”.
Sejumlah pengamat juga mengingatkan bahwa ancaman penggunaan kekuatan militer atas Greenland berpotensi melanggar Piagam PBB, yang melarang ancaman terhadap integritas teritorial suatu negara. Apalagi, baik AS maupun Denmark merupakan anggota NATO—yang berarti konflik militer di antara keduanya akan bertentangan langsung dengan Pakta Atlantik Utara dikutip Antara.
Di tengah kritik keras, Trump akhirnya menarik kembali ancaman militer dan tarif. Namun, pemerintahannya tetap menekankan bahwa Greenland memiliki nilai strategis tinggi bagi keamanan nasional AS. Menteri Keuangan AS Scott Bessent menyebut wilayah Arktik tersebut krusial untuk sistem pertahanan rudal “Golden Dome”.
Meski demikian, sejumlah analis menilai argumen tersebut berlebihan. Peneliti senior Brookings Institution Michael O'Hanlon menegaskan bahwa AS sejatinya sudah memiliki kapasitas dan kewajiban perjanjian untuk melindungi Greenland tanpa perlu langkah agresif.
Dengan mencairnya es Arktik, Greenland memang kian strategis—baik dari sisi militer, jalur pelayaran, maupun sumber daya alam. Namun bagi Eropa, retorika keras Washington justru membuka luka lama dan menambah ketegangan baru dalam hubungan trans-Atlantik.