Momen Davos: Prabowo, Trump, dan Orban Teken Piagam Dewan Perdamaian untuk Gaza

JAKARTA, ARAHKITA.COM — Presiden RI Prabowo Subianto ikut menandatangani piagam pembentukan Dewan Perdamaian (Board of Peace) untuk Gaza, di sela agenda World Economic Forum (WEF) 2026 di Congress Hall, Davos, Swiss, Kamis (22/1/2026) siang waktu setempat.

Penandatanganan piagam ini menjadi momen penting karena menandai resminya Dewan Perdamaian Gaza sebagai organisasi internasional. Dalam tayangan langsung yang disiarkan akun YouTube The White House, Prabowo tampak mengenakan setelan jas lengkap dengan peci hitam.

Di barisan depan prosesi, Presiden Amerika Serikat Donald Trump hadir sebagai ketua sekaligus inisiator Dewan Perdamaian. Trump berdiri di tengah, sementara Prabowo berada di sisi kirinya, dan Perdana Menteri Hungaria Viktor Orban di sisi kanan. Ketiganya menandatangani dokumen secara bersamaan di hadapan media.

• Baca juga:

  Swedia Ogah Gabung Dewan Perdamaian Gaza Versi Trump, Ini Alasannya

Suasana sempat mencair ketika Trump melontarkan kelakar singkat di sela acara. Prabowo dan Orban terlihat tersenyum, bahkan tertawa ringan. Trump juga sempat memperhatikan Prabowo saat membubuhkan tanda tangan pada piagam.

Setelah prosesi selesai, Trump menjabat tangan Prabowo dan menepuk punggungnya—gestur yang menampilkan hubungan hangat di antara keduanya. Trump kemudian menyaksikan Prabowo dan Orban memperlihatkan dokumen yang sudah ditandatangani.

• Baca juga:

  WEF Davos 2026 Dinilai Strategis: Indonesia Bisa ‘Pancing‘ Dana Hijau Global

Selain Indonesia dan Hungaria, piagam Dewan Perdamaian juga ditandatangani oleh sejumlah negara lain, di antaranya Bahrain, Maroko, Argentina, Armenia, Azerbaijan, Belgia, Bulgaria, Mesir, Yordania, Kazakhstan, Kosovo, Mongolia, Pakistan, Paraguay, Qatar, Arab Saudi, Turki, Uni Emirat Arab, dan Uzbekistan.

Indonesia Dorong Transisi Gaza Tetap Mengarah ke Solusi Dua Negara

• Baca juga:

  Prabowo di Davos: Kebijakan Ekonomi RI Terukur, Berbasis Data, dan Jaga Disiplin Fiskal

Keikutsertaan Indonesia dalam Dewan Perdamaian ditegaskan sebagai langkah untuk memastikan proses transisi di Gaza tidak berubah menjadi pengaturan permanen yang mengabaikan hak rakyat Palestina. Pemerintah Indonesia menekankan pentingnya menjaga arah penyelesaian konflik menuju solusi dua negara (two-state solution).

Dalam forum tersebut, Indonesia juga akan memanfaatkan keanggotaan untuk menyuarakan sikap prinsipil: penghentian kekerasan, perlindungan warga sipil, kelancaran akses bantuan kemanusiaan, serta dukungan terhadap pemulihan tata kelola sipil Palestina yang sah.

Dibentuk sebagai Tindak Lanjut Rencana Perdamaian Internasional

Berdasarkan informasi yang dihimpun, Dewan Perdamaian Gaza merupakan tindak lanjut dari Rencana Komprehensif untuk Mengakhiri Konflik Gaza yang disebut-sebut mendapat dukungan dalam Resolusi 2803 Dewan Keamanan PBB.

Trump telah mengumumkan rencana pembentukan Dewan Perdamaian sejak pekan lalu dan mengundang pemimpin berbagai negara untuk bergabung. Ia menyebut Dewan Perdamaian dapat menjadi “otoritas sementara” di Gaza, termasuk berperan mengawasi mobilisasi sumber daya internasional bagi warga Palestina di wilayah tersebut.