Tujuh Negara Mayoritas Muslim Gabung ‘Dewan Perdamaian Trump‘, Fokus Gencatan Senjata Gaza dan Rekonstruksi

JAKARTA, ARAHKITA.COM – Rencana Presiden Amerika Serikat Donald Trump membentuk “Dewan Perdamaian” kembali menjadi sorotan setelah tujuh negara menyatakan siap bergabung. Negara-negara tersebut antara lain Arab Saudi, Turki, Mesir, Yordania, Indonesia, Pakistan, dan Qatar.

Dalam pernyataan bersama, kelompok negara mayoritas Muslim itu menegaskan dukungan pada upaya mendorong gencatan senjata permanen di Gaza, mempercepat rekonstruksi, serta memajukan apa yang mereka sebut sebagai “perdamaian yang adil dan abadi”.

Sebelumnya, Israel lebih dulu mengonfirmasi keterlibatan dalam dewan tersebut. Namun langkah ini juga memantik perdebatan karena gagasan awal dewan disebut akan membantu mengakhiri perang Israel–Hamas sekaligus mengawal pembangunan kembali Gaza, tetapi draf piagam yang beredar tidak menyebut wilayah Palestina secara jelas.

• Baca juga:

  UNRWA: Lebih dari 142.000 Orang Mengungsi Pasca Gencatan Senjata Gaza

Trump Klaim Putin Ikut, Rusia Bilang Masih Pelajari

Trump juga sempat mengatakan bahwa Presiden Rusia Vladimir Putin sudah menyetujui undangan untuk bergabung. Klaim ini disampaikan Trump saat menghadiri Forum Ekonomi Dunia di Swiss, di mana ia menyebut banyak pihak telah menerima undangan serupa.

• Baca juga:

  Mengenaskan! Serangan Udara Israel Tewaskan 9 dari 10 Anak Seorang Dokter yang Tengah Bertugas

Namun dari pihak Moskow, respons Putin cenderung hati-hati. Ia menyatakan undangan tersebut masih dipelajari, sambil menambahkan Rusia siap mengalokasikan US$1 miliar dari aset Rusia yang dibekukan untuk mendukung agenda tertentu, dan menilai forum itu lebih relevan untuk isu Timur Tengah.

Tidak Semua Negara Antusias

• Baca juga:

  Tujuh Negara Mayoritas Muslim Gabung ‘Dewan Perdamaian Trump‘, Fokus Gencatan Senjata Gaza dan Rekonstruksi

Menariknya, jumlah negara yang sudah diajak bergabung belum diketahui secara pasti. Beberapa negara disebut telah diundang seperti Kanada dan Inggris, tetapi belum menyampaikan sikap resmi. Sementara itu, sejumlah negara lainnya dilaporkan sudah mendaftar—termasuk UEA, Bahrain, Albania, Armenia, Azerbaijan, Belarus, Hungaria, Kazakhstan, Maroko, hingga Vietnam.

Di sisi lain, Slovenia justru memilih tegas menolak. Perdana Menteri Robert Golob mengatakan badan tersebut berpotensi “mengganggu tatanan internasional yang lebih luas”, sehingga dianggap berisiko bagi stabilitas global.

Piagam Bocor: Ada Kursi Permanen untuk Penyumbang US$1 Miliar

Salah satu bagian paling sensitif adalah soal struktur dan pembiayaan. Dalam dokumen yang bocor, disebutkan bahwa piagam Dewan Perdamaian akan berlaku setelah tiga negara setuju secara resmi, sementara masa jabatan anggota berlangsung tiga tahun dan dapat diperpanjang.

Yang membuatnya kontroversial: tersedia kursi tetap bagi negara yang menyumbang US$1 miliar. Skema ini memunculkan pertanyaan besar—apakah pengaruh dalam dewan akan lebih banyak ditentukan oleh komitmen finansial, bukan legitimasi politik atau mandat internasional.

Piagam tersebut juga menggambarkan Trump sebagai ketua sekaligus perwakilan AS, dengan kewenangan menunjuk pejabat eksekutif dan membentuk atau membubarkan badan-badan turunan.

Eksekutif Pendiri dan Resistensi Israel

Gedung Putih menunjuk sejumlah tokoh sebagai eksekutif pendiri, antara lain Menlu AS Marco Rubio, utusan Timur Tengah Steve Witkoff, menantu Trump Jared Kushner, serta mantan PM Inggris Tony Blair.

Namun Israel dikabarkan tidak sepenuhnya nyaman dengan komposisi tersebut. Kantor Perdana Menteri Benjamin Netanyahu menyatakan susunan Dewan Eksekutif Gaza tidak dikoordinasikan dengan Israel dan bertentangan dengan kebijakannya.

Media Israel juga menyoroti masuknya unsur Turki dan Qatar, dua pihak yang ikut menjadi mediator gencatan senjata, tetapi disebut terjadi tanpa sepengetahuan Israel.

Gaza: Gencatan Senjata Rapuh, Tantangan Fase Kedua Sangat Berat

Di lapangan, kondisi Gaza belum sepenuhnya stabil. Fase pertama gencatan senjata mencakup pertukaran sandera dan tahanan, penarikan sebagian pasukan Israel, serta peningkatan distribusi bantuan kemanusiaan.

Namun fase kedua dipandang jauh lebih rumit. Hamas menolak menyerahkan senjata tanpa terbentuknya negara Palestina merdeka, sementara Israel belum menyatakan komitmen untuk menarik diri sepenuhnya dari wilayah Gaza.

Situasi ini membuat Dewan Perdamaian Trump, bila benar-benar berjalan, akan menghadapi ujian nyata: bukan hanya menyatukan negara-negara dengan kepentingan berbeda, tetapi juga menavigasi konflik paling rumit di kawasan itu—dengan tekanan internasional yang terus meningkat dikutip dari bbc.com.