Loading
Donald Trump menjawab pertanyaan dari anggota media selama pertemuan dengan para eksekutif minyak dan gas di Ruang Timur Gedung Putih pada 9 Januari 2026 di Washington DC. (Foto: Getty Images)
WASHINGTON, ARAHKITA.COM — Ketegangan baru muncul di panggung diplomasi Amerika Serikat dan Prancis. Presiden AS Donald Trump melontarkan ancaman tarif super tinggi terhadap produk Prancis, setelah beredar kabar Presiden Emmanuel Macron enggan bergabung dalam Dewan Perdamaian Gaza—sebuah badan yang diklaim Washington dirancang untuk membantu mengakhiri konflik dan mempercepat pemulihan Gaza.
Pernyataan itu disampaikan Trump saat konferensi pers setelah menghadiri kompetisi olahraga perguruan tinggi di Miami, Florida, Senin (19/1/2026). Di awal, Trump sempat merespons dengan nada seolah tidak percaya ketika ditanya mengenai kabar penolakan Macron.
“Apakah benar dia bilang begitu?” kata Trump di hadapan wartawan.
Namun, tak lama kemudian Trump melempar komentar yang lebih tajam. Ia menyindir bahwa Macron tak lagi punya pengaruh besar karena masa jabatannya disebut akan mendekati akhir.
“Tapi tidak ada yang menginginkan dia juga, karena dia akan mengakhiri masa jabatannya dalam waktu dekat,” ujar Trump.
Puncaknya, Trump mengatakan bila kabar penolakan tersebut benar, ia mempertimbangkan langkah ekonomi yang cukup ekstrem: tarif 200 persen untuk komoditas Prancis yang paling ikonik di pasar Amerika.
“Kalau itu benar, saya mungkin akan menetapkan tarif 200 persen terhadap anggur dan sampanye Prancis—dan Macron akan bergabung,” kata Trump. Meski begitu, ia menambahkan, Macron sebenarnya tidak dipaksa masuk dalam dewan tersebut.
Kabar soal rencana Macron menolak undangan ini sebelumnya dilaporkan media Prancis BFM TV, yang menyebut sumber di sekitar Istana Élysée menyatakan Prancis tidak berniat memenuhi undangan Washington.
Salah satu alasan yang mengemuka: Macron disebut khawatir Dewan Perdamaian Gaza akan berkembang melebar dan menyentuh isu-isu lain di luar Gaza. Jika itu terjadi, badan baru tersebut dikhawatirkan bisa mengganggu struktur dan mandat Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang selama ini menjadi kerangka utama penyelesaian konflik global dikutip Antara.
Sebelumnya, Gedung Putih mengumumkan pembentukan Dewan Perdamaian Gaza pada Jumat (16/1/2026). Badan ini diklaim akan memegang peranan penting dalam implementasi rencana 20 poin Trump untuk mengakhiri perang di Gaza secara permanen, sekaligus mendorong rekonstruksi pascakonflik.
Dalam penjelasan resmi, dewan tersebut disebut akan menjalankan fungsi strategis: mulai dari pengawasan arah kebijakan, mobilisasi sumber daya internasional, hingga memastikan akuntabilitas selama Gaza bergerak dari fase konflik menuju fase stabilisasi dan pembangunan.
Tak hanya itu, Amerika Serikat juga membentuk beberapa struktur pendukung, antara lain Komite Nasional untuk Administrasi Gaza, serta entitas eksekutif yang akan membantu jalannyaTrump bahkan mengklaim telah mengundang sejumlah pemimpin dunia untuk bergabung, termasuk Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan.