-
-
-
Loading
Loading
Ketua Komite Nasional Palestina yang ditugaskan mengelola Jalur Gaza, Ali Shaath, resmi mengumumkan susunan anggota komite tersebut pada Sabtu (17/1/2026). (Foto: indopalinfo.com)
JAKARTA, ARAHKITA.COM — Ketua Komite Nasional Palestina yang ditugaskan mengelola Jalur Gaza, Ali Shaath, resmi mengumumkan susunan anggota komite tersebut pada Sabtu (17/1/2026). Shaath menegaskan, pekerjaan komite akan dimulai dari Kairo, sebelum kemudian berpindah dan beroperasi langsung di Gaza untuk menjalankan agenda bantuan darurat.
Pengumuman itu muncul sehari setelah Gedung Putih memastikan pembentukan Dewan Perdamaian dan menyetujui susunan Komite Nasional Palestina untuk Administrasi Gaza. Komite ini disebut menjadi salah satu dari empat badan yang ditunjuk untuk mengelola tahap transisi di wilayah tersebut.
Dalam wawancara dengan media pemerintah Mesir Al-Qahera News, Shaath—seorang akademisi bergelar doktor di bidang teknik—menyampaikan bahwa dirinya akan memimpin komite tersebut. Ia juga memaparkan pembagian tugas yang mencakup sejumlah sektor vital, mulai dari ekonomi hingga pelayanan publik.
Susunan Anggota Komite Pengelola Gaza
Menurut Shaath, komite itu terdiri dari sejumlah tokoh nasional Palestina dengan tanggung jawab bidang masing-masing, antara lain:
Selain itu, urusan dalam negeri dan keamanan internal ditangani oleh Mayor Jenderal Sami Nasman. Sementara bidang lain dibagi sebagai berikut:
“Kami mengumumkan dari Kairo sebuah komite yang dibentuk untuk melayani rakyat kami, dengan tujuan mengakhiri ketidakadilan historis yang dialami rakyat Gaza,” ujar Shaath dikutip Antara.
Ia menekankan bahwa komite ini dibentuk untuk meringankan penderitaan kemanusiaan serta memperbaiki kondisi hidup warga Palestina di Gaza, yang terdampak berat akibat perang dan blokade berkepanjangan.
Dukungan Mesir dan Rencana Rekonstruksi Gaza
Shaath juga menyampaikan apresiasi kepada Mesir dan Presiden Abdel Fattah al-Sisi atas dukungan terhadap Gaza. Ia turut mengucapkan terima kasih kepada negara-negara mediator, terutama Qatar dan Turkiye, serta pihak lain yang membantu terbentuknya kerja komite.
Menurutnya, komite akan bekerja dengan mengacu pada rencana rekonstruksi dan pemulihan Gaza yang diusulkan Mesir. Rencana ini diluncurkan di Kairo pada Maret, kemudian diadopsi oleh Liga Arab dan Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), serta mendapat respons dari sejumlah pihak internasional termasuk Uni Eropa.
Tahap awal rencana tersebut menitikberatkan pada penyediaan hunian darurat. Shaath menilai penggunaan tenda tidak memadai untuk jangka menengah, sehingga dibutuhkan unit hunian prefabrikasi yang dapat masuk melalui perbatasan Rafah dengan koordinasi bersama Mesir.
Rafah Jadi Prioritas: Jalur Bantuan dan Mobilitas Sipil
Pembukaan perbatasan Rafah disebut sebagai prioritas utama karena merupakan jalur paling vital bagi:
Israel diketahui menutup perbatasan itu sejak mengambil alih kendali militer pada Mei 2024, dan hanya mengizinkan bantuan dalam jumlah terbatas.Selain hunian awal, komite juga menargetkan pemulihan layanan dasar, khususnya kesehatan dan pendidikan.
Di bidang kesehatan, Shaath menyebut pembahasan sedang berlangsung terkait pengiriman rumah sakit lapangan dan tim medis dari Mesir, Palestina, serta negara-negara Arab lainnya. Ia juga menyebut rencana evakuasi sekitar 20.000 warga Palestina yang terluka untuk mendapatkan perawatan di luar negeri, mengingat banyak fasilitas kesehatan di Gaza rusak atau lumpuh selama perang.
Sementara dalam sektor pendidikan, Shaath mengatakan anak-anak Gaza telah kehilangan akses belajar selama hampir dua setengah tahun. Karena itu, diperlukan program intensif untuk mengatasi ketertinggalan sekaligus mengintegrasikan mereka kembali ke sistem pendidikan.
Lapangan Kerja Darurat dan Pemulihan Infrastruktur
Shaath menekankan, langkah cepat juga dibutuhkan untuk menciptakan lapangan kerja melalui proyek pembersihan puing dan daur ulang. Ia menyebut sejumlah mitra internasional telah menghubungi komite dan menyatakan kesiapan mendukung tahap awal bantuan.
“Tahap saat ini menandai dimulainya upaya bantuan,” ujar Shaath.
Ia menyebut fase bantuan akan dilanjutkan dengan tahap pemulihan yang mencakup listrik, air, dan telekomunikasi, sebelum memasuki fase rekonstruksi dan pembangunan jangka panjang. Tujuannya adalah membangun kembali Gaza agar lebih stabil, aman, dan mampu mencegah konflik serupa di masa depan.
Landasan Kerja dan Respons Hamas
Komite ini dijalankan berdasarkan rencana 20 poin Presiden Donald Trump untuk mengakhiri perang di Gaza, yang diadopsi Dewan Keamanan PBB melalui Resolusi 2803 pada 17 November.
Berdasarkan resolusi itu, komite bersifat nonpolitik dan berfokus pada pengelolaan pelayanan sipil sehari-hari. Anggotanya terdiri dari 11 tokoh nasional Palestina selain ketua.
Hingga kini, komite belum mulai bekerja di dalam Gaza. Namun kelompok perlawanan Palestina Hamas menyatakan akan memfasilitasi proses serah terima dan mendukung keberhasilan komite independen tersebut.
Di sisi lain, warga Palestina menuduh Israel berulang kali melanggar gencatan senjata pada 10 Oktober yang menghentikan perang di Gaza.
Perang tersebut dilaporkan menewaskan lebih dari 71.000 orang, mayoritas perempuan dan anak-anak, serta melukai lebih dari 171.000 orang sejak Oktober 2023. Kementerian Kesehatan mencatat sedikitnya 464 warga Palestina tewas dan hampir 1.280 lainnya terluka akibat serangan Israel sejak gencatan senjata diberlakukan.
