-
-
-
Loading
Loading
Donald Trump menjawab pertanyaan dari anggota media selama pertemuan dengan para eksekutif minyak dan gas di Ruang Timur Gedung Putih pada 9 Januari 2026 di Washington DC. (Foto: Getty Images)
WASHINGTON, ARAHKITA.COM – Pemerintahan Presiden Amerika Serikat Donald Trump disebut meminta negara-negara menyetor dana lebih dari USD 1 miliar (sekitar Rp16,8 triliun) jika ingin memperoleh hak kursi permanen dalam sebuah badan baru bernama Dewan Perdamaian Gaza (Gaza Board of Peace). Informasi ini dilaporkan Bloomberg, yang mengaku melihat rancangan piagam atau dokumen dasar pembentukan dewan tersebut.
Dalam rancangan dokumen itu, kursi Dewan Perdamaian Gaza pada dasarnya bersifat bergilir. Disebutkan bahwa setiap negara anggota akan menjalani masa jabatan maksimal tiga tahun, dan bisa diperpanjang sesuai kebijakan ketua.
Namun, ada klausul yang menarik perhatian.
Menurut kutipan Bloomberg, masa jabatan tiga tahun itu tidak berlaku bagi negara yang menyumbangkan dana tunai lebih dari USD 1 miliar kepada dewan tersebut dalam tahun pertama sejak piagam diberlakukan. Artinya, donasi di atas angka itu dapat membuka peluang bagi sebuah negara untuk mendapatkan posisi yang lebih “tetap” di dalam dewan.
Trump Disebut Jadi Ketua Pertama
Bloomberg juga menyebutkan, Donald Trump bakal menjadi ketua pertama Dewan Perdamaian Gaza. Bahkan, dalam rancangan piagam tersebut, ketua memiliki kendali yang sangat menentukan.
Keputusan Dewan memang disebut akan diambil lewat suara mayoritas, tetapi seluruh keputusan tetap harus mendapatkan pengesahan dari ketua. Dokumen itu juga menyatakan bahwa ketua berwenang menyetujui segel resmi organisasi.
Yang lebih krusial, ketua disebut akan menentukan negara mana saja yang akan diundang untuk bergabung dalam Dewan Perdamaian Gaza.
Nama-nama Anggota: Dari Rubio hingga Tony Blair
Sebelumnya, Trump sudah mengumumkan rencana pembentukan Dewan Perdamaian Gaza yang akan melibatkan sejumlah tokoh penting. Di antaranya:
Susunan tokoh-tokoh tersebut menunjukkan bahwa dewan ini akan berisi kombinasi pejabat resmi, diplomat kunci, hingga figur internasional.
Resolusi DK PBB dan Rencana “Pemerintahan Sementara”
Pada pertengahan November 2025, Dewan Keamanan PBB menyetujui resolusi yang diusulkan AS untuk mendukung rencana komprehensif Trump terkait penyelesaian konflik di Jalur Gaza.
Dalam pemungutan suara, 13 dari 15 anggota Dewan Keamanan menyetujui resolusi tersebut, sedangkan Rusia dan China abstain.Rencana AS itu mencakup gagasan pemerintahan internasional sementara di Gaza, sekaligus pembentukan Dewan Perdamaian Gaza yang dipimpin Trump.
Ada Mandat Militer, tapi Komposisi Pasukan Belum Jelas
Rencana tersebut juga memasukkan mandat militer bagi pasukan stabilisasi internasional yang akan dikerahkan dengan koordinasi Israel dan Mesir. Meski begitu, sampai saat ini belum ada informasi rinci mengenai komposisi pasukan penjaga perdamaian, termasuk negara mana yang akan terlibat.
Di sisi lain, rencana Gaza versi Trump disebut tidak melibatkan Hamas, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam pemerintahan Gaza ke depan.
Sementara itu, pemimpin otoritas Israel Benjamin Netanyahu dan pejabat Israel lainnya berulang kali menegaskan target Israel untuk mendorong penghapusan total Hamas, baik secara militer maupun politik.
