-
-
-
Loading
Loading
Arsip foto - Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi. /ANTARA/Anadolu/py
TOKYO, ARAHKITA.COM – Peta politik Jepang mendadak memanas. Perdana Menteri Sanae Takaichi secara mengejutkan memberikan sinyal kuat akan membubarkan Majelis Rendah (Dewan Perwakilan Rakyat) dalam waktu dekat. Langkah besar ini direncanakan segera setelah masa sidang parlemen reguler dibuka pada 23 Januari mendatang.
Keputusan ini bukan tanpa alasan. Dengan membubarkan parlemen lebih awal, PM Takaichi membuka jalan lebar bagi penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu) dini yang diprediksi bakal digelar bulan depan.
Jadwal Krusial di Meja Perdana Menteri
Rencana strategis ini telah dibicarakan Takaichi bersama para petinggi koalisi pemerintah, yakni Partai Demokrat Liberal (LDP) dan Partai Inovasi Jepang (Nippon Ishin). Ketua Partai Inovasi Jepang, Hirofumi Yoshimura, membocorkan bahwa penjelasan resmi mengenai rencana besar ini akan disampaikan langsung oleh Takaichi pada Senin (12/1/2026).
Jika skenario ini berjalan mulus, masa kampanye resmi diperkirakan bakal dimulai pada akhir Januari atau awal Februari. Sementara itu, hari pemungutan suara diprediksi jatuh pada tanggal 8 atau 15 Februari 2026.
Menguji "Restu" Publik lewat Kebijakan Fiskal
Lantas, apa yang diincar oleh pemerintahan Takaichi? Sekretaris Jenderal LDP, Shunichi Suzuki, mengungkapkan bahwa pemilu ini adalah momen bagi pemerintah untuk meminta mandat langsung dari rakyat. Fokus utamanya adalah kebijakan fiskal progresif ala Takaichi dan rencana pembaruan dokumen keamanan nasional yang krusial.
Uniknya, meski LDP dan Nippon Ishin berada dalam satu perahu koalisi sejak Oktober lalu, mereka tetap akan bersaing sehat. Suzuki menegaskan tidak ada koordinasi khusus di daerah pemilihan, sehingga kandidat dari kedua partai ini kemungkinan besar akan saling "adu kuat" di beberapa wilayah.
Tantangan di Tengah Popularitas Tinggi
Meski kabinet Takaichi saat ini tengah menikmati tingkat popularitas yang tinggi, posisi mereka di parlemen sebenarnya cukup menantang. Di Majelis Rendah, koalisi hanya memegang mayoritas tipis. Sementara di Majelis Tinggi, mereka masih berstatus minoritas, yang membuat proses pelolosan undang-undang sering kali harus melewati negosiasi alot dengan pihak oposisi.
Kritik pun mulai berdatangan. Pihak oposisi menilai pemilu dini ini berisiko menghambat pengesahan anggaran tahun fiskal 2026. Namun, pemerintah bergerak cepat untuk meredam kekhawatiran tersebut dikutip Antara.
Sebagai bantalan ekonomi, pemerintah berkomitmen mempercepat pelaksanaan anggaran tambahan sebesar 18,3 triliun yen (sekitar Rp1,94 kuadriliun). Dana jumbo ini disiapkan khusus untuk membantu masyarakat menghadapi kenaikan biaya hidup yang kian mencekik.
Kini, bola panas ada di tangan rakyat Jepang. Apakah strategi PM Takaichi akan memperkuat posisinya, atau justru menjadi bumerang politik? Kita tunggu di bilik suara Februari mendatang.
