Krisis Venezuela Memanas: Jepang Tempuh Jalur Diplomasi, China Desak AS Bebaskan Maduro

TOKYO–BEIJING, ARAHKITA.COM – Krisis politik Venezuela kian menjadi sorotan dunia setelah operasi militer Amerika Serikat yang berujung pada penangkapan Presiden Venezuela, Nicolas Maduro, dan istrinya. Situasi tersebut memicu respons beragam dari negara-negara besar, mulai dari pendekatan diplomatik Jepang hingga kecaman keras dari China dan Rusia.

Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi menyatakan bahwa Tokyo akan menempuh jalur diplomasi untuk mendorong pemulihan demokrasi dan stabilitas di Venezuela. Melalui pernyataan di media sosial, Takaichi menegaskan komitmen Jepang terhadap nilai-nilai fundamental seperti kebebasan, demokrasi, dan supremasi hukum.

Menurutnya, Jepang akan bekerja sama secara erat dengan negara-negara G7 serta mitra internasional lain yang memiliki kepedulian terhadap situasi di Amerika Latin. Meski demikian, pemerintah Jepang tidak memberikan penilaian terbuka mengenai legitimasi operasi militer yang dilakukan Washington di negara kaya minyak tersebut.

• Baca juga:

  Trump Klaim AS Menyerang Venezuela, Sebut Maduro Telah Ditangkap

Di tengah meningkatnya ketegangan, Kementerian Luar Negeri Jepang menyatakan terus memantau perkembangan di Venezuela dan memprioritaskan keselamatan warga negara Jepang. Hingga saat ini, sebagian besar warga Jepang di sana telah berhasil dihubungi dan tidak ada laporan korban jiwa.

Sementara itu, Amerika Serikat di bawah kepemimpinan Presiden Donald Trump menyatakan akan “mengelola” Venezuela hingga tercapai transisi politik yang dinilai aman dan terkendali. Trump juga menegaskan bahwa Maduro akan menghadapi proses hukum di AS atas tuduhan keterlibatan dalam penyelundupan narkotika internasional.

• Baca juga:

  Venezuela Tegas Tolak Pasukan Asing Usai Klaim Serangan Besar Amerika Serikat

Namun, langkah Washington menuai kecaman keras dari Beijing. Kementerian Luar Negeri China secara tegas mendesak AS untuk segera membebaskan Maduro dan istrinya, Cilia Flores. China menilai penahanan paksa tersebut melanggar hukum internasional dan bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Beijing juga menyerukan agar krisis Venezuela diselesaikan melalui dialog dan negosiasi politik, bukan intervensi militer. Kekhawatiran serupa disampaikan menyusul laporan sejumlah media internasional tentang ledakan di Caracas yang dikaitkan dengan operasi militer AS, dengan korban jiwa dilaporkan berasal dari kalangan militer maupun warga sipil dilansir Antara.

• Baca juga:

  Trump Keluarkan Peringatan Keras kepada Presiden Sementara Venezuela

Pemerintah Venezuela sendiri mengaku belum mengetahui keberadaan Maduro dan menuntut bukti konkret terkait kondisi presiden mereka. Trump kemudian membagikan foto yang diklaim menunjukkan Maduro berada di atas kapal perang USS Iwo Jima, sementara media AS menyiarkan gambar pesawat yang mendarat di New York dengan pengawalan ketat aparat penegak hukum.

Langkah AS ini juga menuai kritik dari sejumlah anggota Kongres Amerika Serikat yang mempertanyakan dasar hukum operasi tersebut. Di tingkat global, Rusia menyatakan solidaritasnya kepada Venezuela dan mendesak pembebasan segera Maduro serta upaya pencegahan eskalasi konflik lebih lanjut.

Pemerintah Venezuela pun menyatakan akan membawa kasus ini ke berbagai forum internasional dan mengajukan permintaan pertemuan darurat Dewan Keamanan PBB, yang dijadwalkan berlangsung pada 5 Januari. Krisis ini kini menjadi ujian serius bagi tatanan geopolitik global, dengan dunia menanti apakah jalur diplomasi mampu meredam ketegangan yang terus meningkat.