China Dukung Indonesia Pimpin Dewan HAM PBB Periode 2026

BEIJING, ARAHKITA.COM – Pemerintah China menyatakan dukungan penuh terhadap Indonesia untuk memimpin United Nations Human Rights Council atau Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) PBB pada periode 2026. Dukungan ini menegaskan posisi Indonesia yang kian diperhitungkan dalam diplomasi multilateral global.

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China, Lin Jian, mengatakan bahwa Beijing siap memperkuat dialog dan kerja sama dengan Indonesia dalam menjalankan peran strategis tersebut.

“China mendukung Indonesia dalam mengemban tugas sebagai presiden Dewan HAM PBB dan siap bekerja sama dengan semua pihak untuk memajukan isu hak asasi manusia secara konstruktif,” ujar Lin Jian dalam konferensi pers di Beijing, Kamis (25/12/2025).

• Baca juga:

  Di tengah Isu soal Rusia di G20, China Kembali Tegaskan Dukungan pada Indonesia

Indonesia sebelumnya telah disepakati oleh Kelompok Asia-Pasifik sebagai kandidat ketua Dewan HAM PBB untuk masa jabatan 2026. Penetapan resmi dijadwalkan berlangsung dalam Sidang Dewan HAM PBB pada 8 Januari 2026, bertepatan dengan peringatan 20 tahun berdirinya Dewan HAM PBB.

Apabila penetapan tersebut berjalan mulus, posisi Presiden Dewan HAM PBB akan diemban oleh Wakil Tetap Republik Indonesia untuk PBB di Jenewa, Sidharto Suryodipuro.

Lin Jian menambahkan, China dan Indonesia memiliki kepentingan bersama dalam memperkuat multilateralisme sejati. Menurutnya, kerja sama lintas negara diperlukan agar isu HAM global berkembang secara seimbang, sehat, dan tidak politis.

Sementara itu, Kementerian Luar Negeri RI menegaskan bahwa Indonesia berkomitmen memimpin Dewan HAM PBB secara objektif, inklusif, dan berimbang. Indonesia juga berencana memanfaatkan momentum ini untuk mendorong tata kelola HAM internasional yang lebih dialogis dan berbasis kerja sama.

Keketuaan Dewan HAM PBB ditentukan melalui mekanisme rotasi kawasan. Pada 2026, giliran kepemimpinan berada di tangan kawasan Asia-Pasifik. Saat ini, Indonesia tercatat sebagai anggota Dewan HAM PBB untuk periode 2024–2026.

Keanggotaan Dewan HAM PBB sendiri dipilih melalui pemungutan suara langsung dan rahasia oleh Majelis Umum PBB. Penilaian didasarkan pada rekam jejak negara dalam advokasi HAM, kontribusi nyata, serta komitmen sukarela di bidang perlindungan hak asasi manusia dilansir Antara.

Dewan HAM PBB terdiri dari 47 negara anggota yang terbagi secara geografis: Afrika dan Asia-Pasifik masing-masing 13 kursi, Amerika Latin dan Karibia 8 kursi, Eropa Barat dan negara lain 7 kursi, serta Eropa Timur 6 kursi.

Di kawasan Asia-Pasifik, Indonesia saat ini duduk bersama sejumlah negara lain seperti China, Jepang, Korea Selatan, Thailand, Bangladesh, dan Vietnam. Adapun struktur Biro Dewan HAM PBB terdiri atas satu presiden dan empat wakil presiden yang mewakili lima kelompok regional dengan masa jabatan satu tahun.