-
-
-
Loading
Loading
Warga sipil Kamboja mengungsi dari rumah mereka di dekat perbatasan dengan Thailand di Provinsi Preah Vihear, Kamboja, pada 8 Desember 2025. Angkatan Darat Thailand pada hari Senin menyatakan telah mengerahkan jet tempur sebagai respons atas serangan Kamboja yang menewaskan dua tentara dan melukai empat tentara lainnya. ANTARA/Agence Kampuchea Presse/Handout via Xinhua/pri.
HAMILTON, KANADA, ARAHKITA.COM — Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres menyampaikan keprihatinan mendalam atas kembali memanasnya bentrokan bersenjata antara Thailand dan Kamboja. Dalam pernyataan resminya, Senin (8/12/2025), Guterres meminta kedua pemerintah berhati-hati dan menghindari segala tindakan yang dapat memicu eskalasi baru di wilayah perbatasan.
Juru bicara PBB, Stephane Dujarric, menjelaskan bahwa laporan mengenai serangan udara hingga pengerahan alat berat di sepanjang garis perbatasan membuat PBB mengambil sikap tegas. “Sekjen mendesak kedua pihak menahan diri dan menghindari langkah yang memperburuk situasi,” ujarnya.
Bentrokan yang kembali pecah itu tidak hanya menimbulkan ketegangan politik, tetapi juga berdampak langsung pada masyarakat. Warga sipil dilaporkan menjadi korban, sementara sejumlah fasilitas publik mengalami kerusakan. Sebagian penduduk di wilayah terdekat bahkan terpaksa mengungsi.
Guterres menegaskan pentingnya perlindungan warga sipil dan memastikan bantuan kemanusiaan bisa menjangkau wilayah yang terdampak jika situasi makin memburuk.
Ia juga kembali meminta Bangkok dan Phnom Penh mematuhi komitmen dalam Deklarasi Bersama yang ditandatangani pada 26 Oktober di Kuala Lumpur. Melalui landasan itu, kedua negara diharapkan bisa menerapkan langkah de-eskalasi, membangun kepercayaan, serta menjaga kesepakatan gencatan senjata yang sebelumnya telah disetujui.
“Dialog tetap menjadi jalan paling efektif untuk mencapai solusi damai,” tegasnya. PBB, tambah Guterres, siap mendukung semua inisiatif yang dapat memperkuat stabilitas dan pembangunan kawasan dilansir Antara.
Ketegangan antara kedua negara meningkat sejak bulan lalu, tak lama setelah Thailand menangguhkan pakta perdamaian menyusul insiden ledakan ranjau darat yang melukai empat tentaranya di Provinsi Si Sa Ket. Sebelumnya, kedua negara telah menandatangani perjanjian damai yang difasilitasi Presiden AS Donald Trump dan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim di Kuala Lumpur pada Oktober.
Baca juga:
PBB Belum Terlibat dalam Perundingan Stabilisasi Jalur Gaza, Tunggu Resolusi Dewan KeamananPada awal Juli, kedua pihak bahkan sempat menyepakati gencatan senjata tanpa syarat dalam pertemuan trilateral yang diinisiasi Anwar. Namun perkembangan terbaru menunjukkan kondisi kembali rapuh, sehingga dorongan PBB menjadi sinyal kuat agar kedua negara menahan diri dan mengutamakan dialog.
