-
-
-
Loading
Loading
Ilustrasi - Hamas menyatakan siap meletakkan senjata sebagai bagian dari kesepakatan gencatan senjata dengan Israel. Antaranews/Antara/Anadolu
JAKARTA, ARAHKITA.COM – Harapan perdamaian di Jalur Gaza tampaknya semakin terbuka. Gerakan perlawanan Palestina, Hamas, dikabarkan siap meletakkan senjata sebagai bagian dari kesepakatan gencatan senjata terbaru dengan Israel. Langkah ini juga mendapat dukungan dari Amerika Serikat yang disebut telah menyetujui format pelucutan senjata tersebut, seperti dilaporkan media inter-Arab Asharq Al-Awsat.
Dalam laporan itu, mediator asal AS, Bishara Bahbah, mengungkapkan bahwa Hamas berkomitmen untuk tidak lagi mengembangkan atau menyelundupkan senjata ke wilayah Gaza. Menurut Bahbah, keputusan ini menjadi salah satu poin penting dalam negosiasi damai yang tengah difasilitasi sejumlah negara Timur Tengah.
Namun, di sisi lain, Israel disebut masih bersikeras untuk menonaktifkan seluruh jaringan terowongan bawah tanah Hamas sebagai bagian dari proses pelucutan senjata. Kebijakan ini, kata Bahbah, berpotensi memperlambat proses rekonstruksi Gaza dan memerlukan waktu bertahun-tahun untuk terealisasi sepenuhnya.
Bahbah menilai, Israel juga sengaja menunda implementasi tahap kedua dari kesepakatan gencatan senjata yang menjadi bagian dari rencana perdamaian yang digagas Donald Trump. Meski demikian, Amerika Serikat disebut tidak akan membiarkan perjanjian itu gagal, meski menghadapi tekanan besar dari pihak Israel.
Sebagai informasi, Bishara Bahbah dikenal sebagai tokoh Arab-Amerika yang mendukung kampanye Donald Trump pada Pemilu AS 2024. Ia disebut memiliki jalur komunikasi tidak resmi dengan Hamas, yang sempat dimanfaatkan untuk menengahi pembebasan tentara Israel berkewarganegaraan ganda, Edan Alexander, dari Jalur Gaza. Komunikasi tersebut kemudian berkembang menjadi proses negosiasi damai yang difasilitasi di Doha, Qatar.
Perjanjian gencatan senjata antara Hamas dan Israel resmi diberlakukan pada 10 Oktober lalu. Tiga hari setelahnya, sejumlah pemimpin dunia seperti Presiden AS Donald Trump, Presiden Mesir Abdel Fattah Sisi, Emir Qatar Tamim bin Hamad Al Thani, dan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menandatangani deklarasi perdamaian Gaza.Isi kesepakatan itu mencakup pembebasan 20 sandera yang ditahan Hamas sejak serangan 7 Oktober 2023. Sebagai imbalannya, Israel membebaskan lebih dari 1.900 tahanan Palestina, termasuk 250 narapidana dengan hukuman penjara jangka panjang.
Sebelum kesepakatan tersebut, pada 29 September, Trump telah lebih dulu meluncurkan rencana 20 poin untuk mengakhiri konflik Gaza. Salah satu poin utama dari rencana itu adalah penyerahan pemerintahan Gaza kepada komite teknokratis Palestina yang bersifat apolitis dan diawasi oleh dewan internasional yang dipimpin Trump.
Terbaru, laporan Wall Street Journal pada 15 Oktober menyebutkan bahwa Hamas dan Israel mulai membahas fase kedua perjanjian, termasuk agenda pelucutan senjata, pembentukan pemerintahan pascaperang, dan kemungkinan pengerahan pasukan stabilisasi internasional di Jalur Gaza.
Jika rencana ini benar-benar berjalan, maka untuk pertama kalinya dalam beberapa dekade, Gaza memiliki peluang nyata untuk keluar dari lingkaran kekerasan dan memulai babak baru menuju perdamaian yang lebih permanen.
