-
-
-
Loading
Loading
Ilustrasi - hakim federal memutuskan untuk memblokir sementara pengerahan pasukan tersebut, menilai tindakan itu berpotensi melanggar kedaulatan negara bagian. (Net)
JAKARTA, ARAHKITA.COM – Upaya mantan Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk mengirim pasukan Garda Nasional dari Texas dan California ke Portland, Oregon, kembali mendapat penolakan hukum. Seorang hakim federal memutuskan untuk memblokir sementara pengerahan pasukan tersebut, menilai tindakan itu berpotensi melanggar kedaulatan negara bagian.
Hakim Batasi Kewenangan Trump
Putusan yang dijatuhkan pada Minggu (5/10/2025) malam oleh Hakim Distrik AS Karin Immergut itu muncul tak lama setelah pengadilan yang sama menolak langkah serupa terkait pengerahan Garda Nasional Oregon. Immergut menegaskan, tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa protes terbaru di Portland memerlukan kehadiran pasukan militer federal.
Selama sidang darurat, hakim yang juga diangkat oleh Trump ini mempertanyakan alasan pemerintah federal mengerahkan pasukan dari negara bagian lain, sementara keputusan sebelumnya sudah melarang pengerahan Garda Nasional Oregon tanpa persetujuan gubernur setempat. Ia menilai langkah tersebut bisa memperburuk ketegangan sosial dan mengancam prinsip otonomi negara bagian.
Latar Belakang Kasus
Pentagon sebelumnya mengonfirmasi bahwa 200 anggota Garda Nasional California telah ditugaskan ke Portland untuk membantu Imigrasi dan Penegakan Bea Cukai AS (ICE) serta aparat federal lainnya. Namun, pemerintah negara bagian California dan Oregon segera mengajukan perintah penahanan sementara atas kebijakan itu.
Hakim Immergut memutuskan bahwa perintah tersebut tetap berlaku hingga 19 Oktober 2025, sembari menunggu proses banding dari pemerintahan Trump. Gedung Putih belum memberikan tanggapan resmi, tetapi Stephen Miller, wakil kepala staf Trump, menyebut keputusan ini sebagai “pelanggaran konstitusi paling mengerikan” dan menuduh pengadilan berusaha “membatalkan hasil pemilu 2024”.
Kritik dari Gubernur dan Pejabat Negara Bagian
Kebijakan pengerahan pasukan ke berbagai kota juga menuai penolakan luas. Gubernur Illinois JB Pritzker menyebut tindakan Trump sebagai bentuk “invasi terhadap negara bagian” karena dilakukan tanpa koordinasi atau persetujuan pemerintah lokal.
“Tidak ada alasan untuk mengirim pasukan tanpa sepengetahuan kami. Langkah ini hanya akan memicu protes baru dan menciptakan zona perang di kota kami,” ujar Pritzker kepada CNN.
Ia bahkan meminta Gubernur Texas Greg Abbott untuk menarik dukungan terhadap keputusan itu. Namun, Abbott menolak, dengan alasan pengerahan Garda Nasional Texas penting untuk melindungi keselamatan pejabat federal.
Kota-Kota Sasaran dan Tuduhan Politik
Selain Portland, Chicago dan Los Angeles menjadi target kebijakan keamanan Trump. Pemerintahannya berdalih bahwa pasukan Garda Nasional diperlukan untuk menekan angka kejahatan dan mengendalikan demonstrasi terkait isu penegakan hukum imigrasi.
Namun, pengadilan federal sebelumnya telah memutuskan bahwa pengerahan Garda Nasional ke Los Angeles melanggar hukum karena menyalahgunakan kewenangan militer untuk urusan domestik. Meski demikian, Trump tetap berkeras bahwa langkah ini penting demi keamanan nasional dilaporkan bbc.com.
Latar Politik dan Ketegangan Sosial
Portland telah lama menjadi sorotan Trump karena dianggap sebagai pusat kelompok Antifa (anti-fasis) yang sering menentang kebijakan imigrasinya. Beberapa waktu lalu, ia bahkan menandatangani perintah eksekutif yang menetapkan Antifa sebagai organisasi teroris domestik.
Kritikus menilai, kebijakan tersebut hanyalah cara Trump memperkuat narasi politiknya menjelang pemilu dan mengalihkan perhatian publik dari isu ekonomi dan sosial dalam negeri.
Kasus ini menambah panjang daftar sengketa antara pemerintah federal dan negara bagian yang dipimpin Partai Demokrat terkait batas kewenangan dalam penggunaan militer di wilayah sipil. Jika pemerintahan Trump tetap bersikeras, maka perdebatan hukum mengenai peran Garda Nasional dalam urusan dalam negeri AS kemungkinan akan berlanjut hingga ke Mahkamah Agung.
