-
-
-
Loading
Loading
Wakil Presiden AS JD Vance menjawab pertanyaan wartawan saat konferensi pers di Gedung Putih di Washington, D.C., Amerika Serikat (1/10/2025). ANTARA/Xinhua/Hu Yousong/aa.
WASHINGTON, ARAHKITA.COM – Wakil Presiden Amerika Serikat, JD Vance, mengingatkan bahwa penutupan pemerintahan (government shutdown) yang berlarut-larut berpotensi menimbulkan dampak serius, termasuk gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) massal.
Dalam konferensi pers di Gedung Putih pada Rabu (1/10/2025), Vance menegaskan bahwa kebuntuan politik yang belum terselesaikan bisa memaksa pemerintah mengambil langkah ekstrem.
“Jujur saja, jika hal ini berlangsung beberapa hari atau pekan ke depan, kami tidak punya pilihan selain memberhentikan orang-orang,” ujarnya.
Pernyataan itu sejalan dengan penegasan Sekretaris Pers Gedung Putih, Karoline Leavitt, yang memprediksi bahwa PHK bisa terjadi “dalam waktu dekat” jika situasi tidak segera membaik.
Dampak Shutdown Pemerintah AS
Dalam kasus shutdown sebelumnya, pegawai federal yang masuk kategori esensial tetap diwajibkan bekerja. Namun, ratusan ribu pegawai lainnya terpaksa mengambil cuti tanpa bayaran hingga pemerintahan kembali beroperasi. Meski nantinya gaji dibayarkan secara retroaktif, kondisi ini kerap menimbulkan tekanan ekonomi bagi banyak keluarga.
Tarik Ulur Politik
Kebuntuan ini memicu saling tuding antara Partai Republik dan Partai Demokrat. Pemimpin Minoritas Senat, Chuck Schumer, menyalahkan Partai Republik atas potensi krisis tersebut.
“Partai Republik menutup pemerintahan karena mereka enggan melindungi layanan kesehatan bagi warga Amerika di seluruh negeri,” tulis Schumer melalui akun X dilansir Antara.
Situasi ini menambah ketidakpastian politik sekaligus menekan stabilitas ekonomi, terutama jika shutdown berlangsung lebih lama dari yang diperkirakan.
