-
-
-
Loading
Loading
Ilustrasi Gaza setelah berbulan-bulan mengalami blokade Israel. ANTARA/Anadolu/py
JAKARTA, ARAHKITA.COM – Dukungan internasional terhadap solusi dua negara kembali mendapat sorotan setelah Denmark dan Belanda menyatakan kesiapan mereka untuk mengakui Palestina sebagai sebuah negara. Namun, langkah tersebut tidak diberikan secara cuma-cuma, melainkan dengan sejumlah syarat yang harus dipenuhi terlebih dahulu.
Pernyataan itu muncul dalam Konferensi Internasional Tingkat Tinggi tentang Penyelesaian Isu Palestina yang digelar di bawah naungan PBB, dipimpin oleh Prancis dan Arab Saudi pada Senin (22/9/2025).
Menteri Luar Negeri Belanda, David van Weel, menekankan perlunya menghentikan “perang mengerikan” di Gaza dan memperbaiki kondisi yang semakin memburuk di Tepi Barat. Menurutnya, terbentuknya negara Palestina hanya mungkin jika ada otoritas sah dan demokratis yang memegang kendali penuh atas wilayahnya.
“Belanda akan mengakui Negara Palestina pada tahap berikutnya, sebagai bagian dari proses politik yang harus dimulai sekarang,” tegas Van Weel. Ia juga menekankan bahwa Hamas tidak boleh memiliki peran dalam pemerintahan Palestina di masa depan. Selain itu, syarat lain yang harus dipenuhi mencakup pembebasan sandera, perlucutan senjata Hamas, serta jaminan bahwa setiap kesepakatan harus menjamin keamanan Israel.
Sejalan dengan itu, Menteri Luar Negeri Denmark, Lars Lokke Rasmussen, menyebut perang di Gaza telah menimbulkan “bencana kemanusiaan dalam skala tak tertahankan.” Ia mendesak Israel menghentikan operasi militernya dan mengubah arah kebijakan, seraya menegaskan bahwa solusi dua negara semakin terancam oleh perluasan permukiman ilegal dan ancaman aneksasi wilayah Palestina.
“Kunci pengakuan Palestina tidak boleh berada di tangan pemerintah Israel, tetapi di tangan rakyat Palestina sendiri,” ujar Rasmussen dilansir Antara.
Lebih lanjut, Rasmussen menjelaskan bahwa Denmark siap mengakui Palestina jika ada kemajuan nyata, termasuk reformasi di tubuh Otoritas Palestina, jaminan bahwa negara Palestina bebas dari militerisasi, serta syarat serupa dengan Belanda: pembebasan sandera Israel dan tidak adanya peran Hamas di Gaza.
Dengan sikap tegas dua negara Eropa ini, peluang terwujudnya solusi dua negara kembali terbuka meski jalannya penuh tantangan.
