Presiden Irlandia Desak Israel dan Negara Pendukungnya Dikeluarkan dari PBB Usai Laporan Genosida Gaza

BIRMINGHAM, INGGRIS, ARAHKITA.COM – Presiden Irlandia Michael D. Higgins menyerukan langkah tegas terhadap Israel dan negara-negara yang memasok senjata kepadanya. Menurut Higgins, mereka seharusnya dikeluarkan dari keanggotaan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyusul laporan terbaru yang menyimpulkan adanya tindakan genosida di Jalur Gaza.

Pernyataan ini disampaikan Higgins setelah sebuah tim ahli independen yang ditunjuk oleh Dewan Hak Asasi Manusia PBB merilis hasil investigasi. Laporan tersebut menegaskan bahwa Israel telah melakukan empat dari lima tindakan yang termasuk dalam definisi genosida menurut Konvensi 1948 tentang Pencegahan dan Penghukuman Kejahatan Genosida.

“Dokumen ini sangat penting. Ketua tim yang memimpin investigasi juga pernah menangani kasus Rwanda, dan temuannya jelas: tindakan genosida telah terjadi. Bahkan, ada bukti bahwa pejabat tinggi menggunakan bahasa yang menghasut untuk melakukan genosida,” ujar Higgins dalam keterangannya kepada media.

Komisi Penyelidikan mengenai Wilayah Palestina yang Diduduki dan Israel telah melakukan investigasi selama dua tahun, mencatat serangkaian peristiwa pasca serangan 7 Oktober 2023. Mereka menyimpulkan bahwa otoritas Israel serta pasukan keamanannya bertanggung jawab atas tindakan sistematis yang memenuhi unsur genosida.

Higgins juga mengkritik sikap Uni Eropa (UE) yang menurutnya memilih diam di tengah tragedi kemanusiaan di Gaza. Ia menilai sikap pasif itu akan merusak kredibilitas UE sebagai sebuah serikat.

“Bagaimana mungkin tetap diam ketika anak-anak kurus kering menanggung penderitaan akibat ulah manusia? Laporan itu bahkan mencatat 90 persen perumahan hancur, fasilitas pendidikan lenyap, hingga rumah sakit dan klinik fertilitas ikut dihancurkan. Itu artinya, mereka sedang menyerang generasi yang akan lahir,” tegasnya dikutip Antara.

Hingga kini, serangan militer Israel di Jalur Gaza terus berlanjut. Data menunjukkan hampir 65.000 warga Palestina tewas sejak Oktober 2023, sementara blokade yang berlangsung menyebabkan kelaparan massal di wilayah tersebut. Higgins pun mendesak komunitas internasional meningkatkan tekanan agar “pembantaian warga sipil segera dihentikan.”