-
-
-
Loading
Loading
Menteri Luar Negeri Prancis, Jean-Noel Barrot. (Tirto.id)
JAKARTA, ARAHKITA.COM - Prancis mengkritik langkah Amerika Serikat (AS) yang mencabut visa pejabat Palestina menjelang Sidang Umum PBB yang dijadwalkan berlangsung bulan depan di New York.
Menteri Luar Negeri Prancis, Jean-Noel Barrot, menyampaikan pandangannya pada Sabtu, 30 Agustus, menjelang pertemuan para menteri luar negeri Uni Eropa di Kopenhagen, Denmark.
"Majelis Umum PBB tidak boleh dikenai pembatasan akses apa pun," ujar Barrot, menegaskan pentingnya menjaga netralitas markas besar Perserikatan Bangsa-Bangsa. Ia menilai tindakan AS tersebut berpotensi mencederai prinsip keterbukaan dan inklusivitas forum global.
Barrot juga menyerukan perhatian serius terhadap situasi kemanusiaan di Jalur Gaza. Ia mendesak otoritas Israel untuk membuka akses masuk bantuan kemanusiaan dan menghentikan rencana pembangunan permukiman E1 di wilayah Tepi Barat yang dinilai bisa memperburuk ketegangan regional.
Permukiman E1 merupakan proyek kontroversial pemerintah Israel yang direncanakan di area strategis Tepi Barat dan dikecam oleh banyak negara karena dianggap menghambat solusi dua negara.
Terkait konflik Rusia-Ukraina, Barrot menekankan perlunya negosiasi damai dengan jaminan keamanan.
Dia memperingatkan jika Presiden Rusia Vladimir Putin menolak bertemu Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky, maka sanksi akan diperlukan.
"Sanksi Eropa tentu akan jadi pembahasan utama kami di Kopenhagen pagi ini. Saya akan mengajukan sejumlah usulan," kata dia dilansir Antara.
Barrot juga menyinggung Iran, dengan mengatakan bahwa negara-negara E3 – Inggris, Prancis, dan Jerman – telah mengaktifkan mekanisme "snapback" PBB yang dapat memberlakukan kembali sanksi terhadap Teheran.
Dia menambahkan bahwa langkah itu bisa ditunda jika Iran mematuhi tuntutan internasional, sehingga jalur diplomasi tetap terbuka.
