Loading
Arsip foto - Seorang anak duduk termenung diantara puing-puing bangunan yang hancur di kamp pengungsi Jabalia di Jalur Gaza utara, Palestina (29/1/2025). (ANTARA/Xinhua/Abdul Rahman Salama/aa.)
JAKARTA, ARAHKITA.COM – Pemerintah Indonesia berencana menjadikan isu Palestina sebagai salah satu perhatian utama dalam Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) ke-80 yang digelar September 2025 mendatang.
Juru Bicara Kementerian Luar Negeri RI, Vahd Nabyl A. Mulachela, menyebut dukungan Indonesia terhadap Palestina kemungkinan besar akan kembali ditegaskan dalam forum internasional tersebut. “Mengenai dukungan pada Palestina, tidak tertutup kemungkinan diangkat,” ujarnya di Jakarta, Rabu (27/8/2025).
Meski demikian, Nabyl menambahkan bahwa pemerintah masih mematangkan daftar isu prioritas yang akan dibawa Indonesia dalam sidang tersebut. “Masih kita kaji dan matangkan,” lanjutnya.
Prabowo akan Berpidato di PBB
Presiden Prabowo Subianto dipastikan hadir secara langsung di Markas PBB, New York, Amerika Serikat, pada 23 September 2025. Menurut keterangan Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO), Prabowo dijadwalkan berpidato di hari pertama Debat Umum Tingkat Tinggi dengan urutan ketiga, setelah Presiden Brasil Luiz Inácio Lula da Silva dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump.
“Presiden dijadwalkan menyampaikan pidato pada 23 September, urutan ketiga,” kata Hasan Nasbi dari PCO di Jakarta, Selasa (26/8/2025) malam.
Soal substansi pidato, Hasan menyebut belum ada informasi resmi yang bisa dibagikan kepada publik. Ia mengajak masyarakat untuk menantikan langsung penyampaian Presiden Prabowo di markas besar PBB.
Kehadiran Bersejarah
Kehadiran Presiden Prabowo di Sidang Majelis Umum ke-80 ini terbilang istimewa, mengingat ia menjadi Presiden Indonesia pertama yang hadir langsung dalam forum tersebut setelah satu dekade terakhir. Selama masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo, Indonesia selalu diwakili Menteri Luar Negeri Retno Marsudi.
Sidang Majelis Umum PBB ke-80 akan dibuka pada 9 September 2025, sedangkan Debat Umum Tingkat Tinggi dimulai pada 23 September 2025.
Mantan Wakil Menteri Luar Negeri, Dino Patti Djalal, menilai urutan ketiga yang diberikan kepada Indonesia dalam sesi pidato tersebut memiliki makna diplomatik penting. “Posisi itu strategis dan membuat pandangan Indonesia akan diperhatikan baik oleh negara-negara Barat maupun negara-negara berkembang di Global South,” katanya dikutip Antara.