Sebuah unit militer Thailand melepaskan tembakan ke arah Kamboja dengan artileri berat di Provinsi Surin, Thailand, Jumat (25/7/2025). ANTARA FOTO/REUTERS/Athit Perawongmetha/agr/am.
JAKARTA, ARAHKITA.COM – Ketegangan di perbatasan Thailand dan Kamboja kembali memburuk setelah serangan artileri yang menewaskan sedikitnya 13 orang dan melukai 71 lainnya di wilayah Pursat, Kamboja, pada Sabtu (26/7/2025). Mayoritas korban merupakan warga sipil yang menjadi korban konflik bersenjata di daerah perbatasan kedua negara.
Menurut pernyataan resmi dari Juru Bicara Kementerian Pertahanan Kamboja, Maly Socheata, dari total korban tewas, lima di antaranya merupakan tentara Kamboja dan delapan lainnya adalah warga sipil. Sementara itu, puluhan lainnya mengalami luka-luka, terdiri dari 21 tentara dan 50 warga sipil.
"Sebanyak 35.800 warga dari provinsi Oddar Meanchey, Preah Vihear, Pursat, dan Banteay Meanchey terpaksa dievakuasi demi keselamatan mereka," ujar Socheata dalam keterangan yang dikutip dari Khmer Times.
Konflik Lama yang Kembali Membara
Ketegangan antara Thailand dan Kamboja sejatinya telah berlangsung lama. Situasi kian panas setelah pecahnya bentrokan militer di kawasan netral yang masih menjadi sengketa pada 28 Mei 2025. Insiden tersebut menewaskan satu personel militer Kamboja dan memicu rangkaian aksi balasan di sepanjang perbatasan.
Akar persoalan ini bermula dari peta perbatasan yang dibuat pada masa penjajahan Prancis pada tahun 1907. Dalam peta tersebut, beberapa wilayah yang sulit dijangkau tidak ditentukan secara jelas batasnya, menyebabkan interpretasi yang berbeda antara Thailand dan Kamboja setelah Kamboja merdeka dari Prancis pada 1953.
Perbedaan pendekatan dalam menyelesaikan sengketa juga memperumit konflik. Thailand cenderung mengedepankan negosiasi bilateral dengan negara-negara tetangganya. Sementara Kamboja lebih memilih jalur hukum internasional dengan menggugat ke Mahkamah Internasional—lembaga yang tidak diakui yurisdiksinya oleh Thailand.
Krisis Kemanusiaan Mengancam
Dengan ribuan orang yang sudah mengungsi dan jumlah korban yang terus bertambah, konflik ini berpotensi memicu krisis kemanusiaan jika tidak segera dihentikan. Komunitas internasional pun didesak untuk turun tangan guna mendorong kedua negara menempuh jalur damai.
Pihak berwenang Kamboja menyatakan akan terus memantau perkembangan situasi, sembari memperkuat upaya perlindungan terhadap warga sipil di wilayah terdampak.