KPK Periksa Staf Khusus Menteri Pertanian Terkait Dugaan Korupsi Pengadaan Xray

JAKARTA, ARAHKITA.COM - Penyidik ​​Komisi Pemberantasan Korupsi menyatakan Staf Khusus Menteri Pertanian Joice Triatman memeriksa soal menyetujui kasus dugaan korupsi pengadaan perangkat xray pada Badan Karantina Pertanian Kementerian Pertanian tahun anggaran 2021.

"Saksi hadir. Penyidik ​​mendalami pengetahuan dan peran Saksi dalam pengadaan xray di tahun 2021," kata Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Tessa Mahardhika saat dikonfirmasi di Jakarta, Sabtu.

Pemeriksaan terhadap Joice Triatman berlangsung pada Jumat (20/9) di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan.

• Baca juga:

  KPK Periksa Zulkifli Hasan

Meski demikian, pihak KPK belum menjelaskan apa peran Joice dalam perkara yang sedang disidik oleh komisi antirasuah tersebut.

KPK pada 12 Agustus 2024 memulai penyidikan dugaan tindak pidana korupsi untuk pengadaan xray statistik, mobile xray, dan xray trailer atau kontainer pada Badan Karantina Pertanian Kementerian Pertanian tahun anggaran 2021.

• Baca juga:

  KPK Periksa Staf Khusus Menteri Pertanian Terkait Dugaan Korupsi Pengadaan Xray

Mengenai penyidikan tersebut, pihak KPK juga telah berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Imigrasi untuk mencegah perjalanan ke luar negeri selama enam bulan terhadap enam orang warga negara Indonesia berinisial WH, IP, MB, SUD, CS, dan RF.

Tessa menjelaskan penyidik ​​KPK diwajibkan larangan bepergian ke luar negeri karena enam orang tersebut memerlukan keterangannya dalam penyidikan dan harus tetap berada di wilayah Indonesia agar dapat memenuhi panggilan penyidik.

• Baca juga:

  27 Ribu Anak Muda Kini Jadi Petani, Penghasilan Tembus Rp20 Juta per Bulan

Pada Rabu (4/9), KPK telah memanggil mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL), Kemal Redindo Syahrul Putra (KRSP) sebagai saksi penyidikan dugaan korupsi pengadaan perangkat pemindaian atau xray di Badan Karantina Pertanian pada Kementerian Pertanian tahun anggaran 2021.

KPK memperkirakan kerugian negara akibat tindak pidana korupsi tersebut mencapai Rp82 miliar.

Meskipun demikian, Tessa belum bisa mengungkapkan informasi lebih lanjut, seperti jumlah perangkat xray. Informasi yang saat ini dapat disebarkan kepada publik terbatas pada nilai potensi kerugian negara.

Ketika disinggung mengenai kemungkinan keterlibatan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL), Tessa mengatakan bahwa hal tersebut masih didalami oleh para penyidik, mengingat terjadinya dugaan tindak pidana tersebut bersamaan dengan masa SYL masih menjabat sebagai Menteri Pertanian.

"Penyidik ​​hanya bisa menyampaikan untuk sementara di dalami," kata Tessa dikutip Antara.